Selasa, 13 Agustus 2024 12:25

35 Kepala Daerah Tak Hadir Saat Jokowi Beri Pengarahan di IKN

Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto berfoto bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian di IKN, pada Selasa (13/8/2024). (Istimewa)
Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto berfoto bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian di IKN, pada Selasa (13/8/2024). (Istimewa)

ABATANEWS, PENAJAM — Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan pentingnya akselerasi belanja daerah dalam pertemuan bersama para gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia yang digelar di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, pada Selasa (13/8/2024).

Dari 548 kepala daerah yang diundang, 35 di antaranya tidak hadir dengan berbagai alasan, mulai dari kondisi kesehatan hingga kesulitan transportasi.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melaporkan kepada Presiden bahwa beberapa kepala daerah absen karena kondisi kesehatan pribadi atau keluarga, seperti Gubernur Kalimantan Selatan yang sakit dan Gubernur Sumatera Barat yang mendampingi ibunya yang sedang sakit.

Baca Juga : IKN Sudah Bisa Dikunjungi Masyarakat Umum Mulai Besok, Harus Daftar di Aplikasi IKNOW

Ada juga yang terpaksa absen karena mengikuti sidang paripurna DPRD atau kesulitan mendapatkan tiket pesawat ke Balikpapan. “Ada yang rebutan pesawat, Bapak, sehingga tidak bisa hadir,” ungkap Tito.

Dalam arahannya, Presiden Jokowi secara khusus menyoroti rendahnya realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berpotensi menghambat perputaran uang di daerah dan melemahkan daya beli masyarakat.

Hingga pertengahan tahun 2024, realisasi belanja daerah di tingkat kabupaten/kota baru mencapai 31%, sementara di tingkat provinsi sekitar 41%. Jokowi menekankan bahwa keterlambatan ini dapat berdampak pada ekonomi lokal yang memerlukan suntikan likuiditas.

Baca Juga : Meski Akan Berkantor di IKN, Jokowi Akan Tetap Kunjungi Sejumlah Daerah

“Segera dikeluarkan! Kalau uang beredar rendah, daya beli masyarakat ikut lemah,” tegas Jokowi.

Tidak hanya itu, Jokowi juga menyinggung rendahnya realisasi pendapatan daerah yang masih berkisar 38% di tingkat kabupaten/kota dan 40% di tingkat provinsi. Presiden meminta agar kepala daerah melakukan pemantauan harian terhadap pendapatan dan pengeluaran daerah guna mempercepat realisasi anggaran.

“Ini dicek harian, perintahnya harian, karena ini menyangkut daya beli rakyat kita,” lanjutnya.

Baca Juga : Presiden Jokowi Mulai Berkantor di IKN Hari Ini

Selain soal anggaran, Jokowi juga mengingatkan para kepala daerah untuk segera menyelesaikan persoalan terkait anggaran Pilkada serentak 2024 dan menjaga keamanan dengan berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Di tengah berbagai tantangan tersebut, Jokowi tetap mengapresiasi upaya pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi. Per Juli 2024, inflasi tahunan Indonesia tercatat turun menjadi 2,13% dari 2,51% pada bulan sebelumnya, sebuah capaian yang dipuji Jokowi sebagai prestasi yang baik.

Dengan sorotan dan apresiasi yang disampaikan Presiden, pertemuan ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk lebih serius dalam mengelola anggaran dan menjaga stabilitas ekonomi menjelang Pilkada serentak 2024.

Penulis : Azwar
Komentar