ABATANEWS, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto kembali menegaskan keberpihakannya terhadap proyek strategis nasional rel kereta api (RKA) Makassar-Parepare.
Ia menyatakan, menolak rancangan RKA jalur landed atau jalur darat yang sementara dirancang dan diusulkan oleh Balai Kereta Api Sulawesi Selatan dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Danny menyebut, berdasar kondisi tata ruang dan kepentingan masyarakat, proyek RKA lebih tepatnya jalur elevated atau jalur layang.
Terlebih lagi, menurut Danny, RKA jalur layang itu sudah disepakati sejak tahun 2015 lalu dan dituangkan dalam Perda Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar 2015-2035.
Baca Juga : PJ Sekda Terima Audiensi PKA Angkatan XII dan XIII Terkait Proyek Inovasi Aksi Perubahan
“Jadi saya ulangi. Tidak benar kalau Kota Makassar menolak proyek strategis rel kereta api. Justru, Kota Makassar yang lebih dulu setuju dengan ide rel kereta api ini,” jelasnya, dalam jumpa pers di Gedung DPRD Makassar, pada Senin (18/7/2022).
Makanya, ia mengaku heran, mengapa saat ini, Balai Kereta Api Sulsel dan Pemprov Sulsel menggaungkan ide RKA jalur darat.
Danny juga kembali menegaskan, pihaknya bukan menolak pembangunan RKA Makassar-Parepare.
Baca Juga : Lima Kandidat Ikuti Wawancara JPTP Sekda Makassar
“Yang kami tolak itu desain pembanguan kereta api. Tidak pernah kami diperlihatkan amdalnya. Dan kami (Pemkot Makassar) juga tidak pernah dilibatkan dalam pembangunan ini, setidaknya pada proses penentuan jalur,” tegas Danny yang juga merupakan salah satu arsitek kawakan tanah air itu.
Ia menjelaskan, ada sejumlah masalah bila proyek RKA ini tetap dilanjutkan dengan konsep jalur darat. Pertama, pembebasan lahan yang dibutuhkan akan terlalu besar.
Bila jalur layang, pembebasan lahan cukup sekitar 5 meter. Sedangkan, untuk tetap menerapkan jalur darat, mesti melakukan pembebasan lahan setidaknya 50 meter.
Baca Juga : Diskominfo Makassar Dorong Percepatan Tata Pemerintahan Sombere and Smart City
Selain itu, lanjut Danny, banyak masalah yang akan ditimbulkan bila ngotot menggunakan jalur darat. Ia berkaca pada kasus pembangunan RKA di Kabupaten Barru.
Pertama, katanya, kemungkinan besar akan terjadi banjir yang sangat merugikan masyarakat sekitar, bila RKA lewat jalur darat. Sebab, bila terjadi hujan lebat, air tersebut tertahan oleh jalur rel kereta api.
“Belajar dari Barru, banyak sawah-sawah masyarakat yang hancur karena banjir bandang akibat desain rel kereta api lended,” ungkapnya.
Baca Juga : Pemkot-DPRD Sepakati Dua Ranperda Jadi Perda
Kedua, alasan berdekatan dengan kawasan Makassar New Port. Katanya, jika RKA jalur landed tetap diterapkan, maka harus membuat sejumlah jembatan layang lagi demi memudahkan lalu lintas di kawasan Makassar New Port.
“Maka lebih mahal juga ongkosnya dan ganggu kawasan kota baru (New Port), yang kita prediksi 1-2 juta orang tinggal akan di situ,” jelasnya.
Ketiga, RKA jalur landed akan lebih rendah dari Sungai Tallo. Dengan begitu, kapal-kapal nelayan akan susah masuk ke wilayah Sungai Tallo. “Jadi banyak susahnya,” ucap Danny.
Baca Juga : Lokakarya USAID ERAT dan Pemkot Makassar, Bahas Pencegahan Perkawinan Anak Lewat Penggunaan Data
Untuk itu, ia menyatakan, memang anggaran pembangunan RKA jalur darat lebih murah dibanding jalur layar.
“Tapi, jalur landed itu banyak masalah setelahnya. Sedangkan kalau jalur elevated itu minim risiko setelahnya bahkan nyaris tidak ada. Ini demi kepentingan masyarakat Kota Makassar, bukan hanya sebatas menjalankan proyek tapi menimbulkan banyak masalah setelahnya,” pungkas Danny.
