ABATANEWS, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar, terus menggenjot percepatan pembangunan demi mewujudkan kota yang maju, inklusif, dan berdaya saing.
Di bawah kepemimpinan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Wakil Wali Kota, Aliyah Mustika Ilham, berbagai program unggulan diarahkan untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat sekaligus memperkuat fondasi pembangunan berkelanjutan.
Memasuki tahun perencanaan 2026, komitmen tersebut tercermin dari tingginya partisipasi dan usulan program hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Baca Juga : Respons Aspirasi Warga, Munafri Anggarkan Rp4 Miliar Perbaikan Jalan di Romang Tongayya
Tercatat sebanyak 2.181 usulan program masuk dalam sistem perencanaan, yang terdiri atas 1.194 usulan Daftar Kegiatan Lingkungan (Dakel) dan 980 usulan sektoral.
Selain itu, terdapat 795 usulan gabungan Dakel dan sektoral yang menjadi bagian dari proses sinkronisasi dan penajaman prioritas pembangunan.
Gambaran tersebut mengemuka dalam Kegiatan Forum Lintas Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Kamis (12/2/2026).
Baca Juga : Pemkot Makassar Tata PKL Bertahap, Siapkan Lokasi Khusus dan Sentra UMKM
Forum strategi ini menjadi ruang konsolidasi dan penyelarasan program antarperangkat daerah guna memastikan setiap usulan terakomodasi secara terukur dan tepat sasaran.
Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, serta jajaran SKPD, para camat, dan lurah se-Kota Makassar, sebagai bentuk komitmen bersama dalam merumuskan arah pembangunan Kota Makassar tahun 2026 yang lebih progresif dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan peringatan keras terkait persoalan internal birokrasi di lingkup Pemerintah Kota Makassar saat menghadiri Forum Lintas Perangkat Daerah yang digelar Bappeda Makassar.
Baca Juga : Wawali Aliyah Mustika Ilham Dukung Pengembangan Potensi Anak Sejak Dini
Dalam arahannya, Munafri menegaskan bahwa keberhasilan proses pembangunan sangat bergantung pada soliditas dan sinergi lintas perangkat daerah.
Namun, ia mengingatkan bahwa sebelum berbicara melalui seluruh koordinasi, pembenahan internal di masing-masing perangkat harus diselesaikan terlebih dahulu.
“Bagaimana mau lintas kerja kalau secara internal masih banyak hal yang belum bisa dibenahi dengan baik,” tegas Munafri.
Baca Juga : Wamendagri Nilai Munafri Tunjukkan Kepemimpinan Progresif di Kota Makassar
Ia bahkan mengulangi pesan terkait istilah deep state dan state capture, yang menurutnya tidak hanya relevan dalam konteks nasional, tetapi juga dapat terjadi dalam lingkup pemerintahan daerah.
Munafri menjelaskan, deep state dalam konteks birokrasi daerah adalah kondisi ketika sistem internal justru menjamin pemerintahan dan mampu mengubah arah kebijakan melalui kelompok-kelompok tertentu yang tidak sejalan dengan pimpinan.
Mantan Bos PSM itu mengungkapkan, selama hampir satu tahun melakukan observasi, ia menemukan praktik-praktik transaksional dalam proses pengadaan barang dan jasa.
Baca Juga : Pemkot Dukung Inovasi Pemuda di Makassar Rubah Limbah Sampah Jadi BBM
Selain itu, ia menilai masih adanya ego sektoral yang menghambat prioritas pembangunan. Beberapa prioritas program bahkan tidak berjalan maksimal karena kalah bersaing dengan kepentingan tertentu, baik internal maupun eksternal.
“Inilah yang menurut saya menjadi alarm. Kepemimpinan kita diuji. Kita harus memastikan laporan yang masuk tidak semuanya baik-baik saja,” katanya.
Appi menegaskan akan melakukan pengawasan dan cross check secara langsung terhadap pelaksanaan program di setiap perangkat daerah. Bahkan, ia menyebut akan melibatkan organ non-pemerintahan untuk melakukan pengecekan terhadap kegiatan-kegiatan yang berjalan.
Baca Juga : Wali Kota Makassar Targetkan Potensi Pendapatan Tembus Rp2,7 Triliun
Dia juga menekankan pentingnya digitalisasi sistem pemerintahan sebagai instrumen integritas dan transparansi. Namun ia mengakui, tidak semua perangkat daerah menerima proses digitalisasi dengan terbuka.
Dalam forum tersebut, politisi Golkar ini menekankan agar tidak ada lagi ego sektoral antarperangkat daerah. Ia meminta seluruh SKPD saling mendukung, termasuk dalam kebutuhan lintas teknis dinas.
“Jangan membangun kerajaan-kerajaan sendiri. Yang harus dipastikan adalah program tepat sasaran, tepat waktu, dan efisien,” tegasnya.
Baca Juga : Pemkot Makassar Tegas Tata Wilayah, Penertiban PKL Tetap Berjalan Sesuai Presudur
Ia juga menekankan, masalah kebersihan kota sebagai isu krusial yang harus ditangani secara serius. Munafri menyampaikan bahwa program “Jumat Bersih” menjadi kegiatan wajib hingga tingkat RT setiap pekan.
Selain kebersihan, ia menilai penataan taman kota dan penertiban spanduk serta baliho yang dinilai semrawut, termasuk larangan pemasangan iklan rokok di kawasan jantung kota.
Oleh karena itu, Appi mengingatkan agar tidak terjadi penganggaran ganda antarperangkat daerah dan meminta target pendapatan tidak diposisikan terlalu rendah hanya demi memudahkan pencapaian dan perolehan insentif.
Baca Juga : Respon Aduan Masyarakat, Munafri Wajibkan Semua RT/RW Pakai Aplikasi Lontara+
Tak hanya itu, dia kembali menekankan pentingnya menjaga integritas, terutama bagi perangkat daerah yang mengelola anggaran.
Ia juga meminta agar para pemimpin diliputi oleh orang-orang yang berani mengingatkan jika terjadi kesalahan.
Alumni FH Unhas ini menekankan pada kondisi Makassar Creative Hub (MCH) yang menurutnya tidak terkelola maksimal meski merupakan program prioritas pemerintahannya.
Baca Juga : LONTARA+ Antar Wali Kota Munafri Raih Golden Leader JMSI Award 2026
Di akhir penyampaiannya, Munafri mengajak seluruh jajaran untuk memperbaiki sistem bersama. Ia berharap melalui forum lintas perangkat daerah tersebut, sinergi dan integritas dapat diperkuat demi memastikan pembangunan Kota Makassar berjalan maksimal.
“Sehingga forum ini menjadi ruang pembangunan kota yang lebih baik, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat,” tukasnya.
Pada momen tersebut Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham mengingatkan pentingnya penyelarasan program perangkat daerah dengan visi dan misi pembangunan Kota Makassar.
Baca Juga : Respons Cepat Wali Kota Munafri, Jalan Berlubang di Veteran Selatan Diperbaiki
“Semuanya harus bergerak dalam satu irama. Visi pembangunan kota tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Sinkronisasi program adalah kunci agar tujuan besar kita bisa tercapai secara optimal,” singkat Aliyah Mustika Ilham.
Sedangkan, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, Dahyal, memaparkan sejumlah rencana program strategi yang merupakan rekomendasi dari seluruh SKPD teknis untuk dilaksanakan dalam beberapa tahun ke depan di Kota Makassar.
Menurut Dahyal, seluruh usulan tersebut merupakan hasil penjaringan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang telah melalui proses sinkronisasi dan penajaman lintas perangkat daerah.
Baca Juga : Respons Cepat Wali Kota Munafri, Jalan Berlubang di Veteran Selatan Diperbaiki
“Rancangan program ini merupakan rekomendasi yang kami terima dari SKPD teknis untuk dilaksanakan dalam beberapa tahun ke depan sebagai bagian dari arah pembangunan Kota Makassar,” ujarnya.
Dari Dinas Pendidikan, sejumlah program prioritas diusulkan, di antaranya rehabilitasi ruang kelas pada UPT SPF SD Inpres Bertingkat Bara-Baraya.
Selain itu, terdapat program rehabilitasi ruang kelas, penataan halaman sekolah, serta menyediakan kebutuhan mobiler pada SDN KIP Maccini guna meningkatkan kenyamanan dan kualitas proses belajar mengajar.
Baca Juga : Respons Cepat Wali Kota Munafri, Jalan Berlubang di Veteran Selatan Diperbaiki
Dinas Pendidikan juga mengusulkan pengaktifan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Pendidikan serta memastikan sistem pendidikan inklusi berjalan berdasarkan kebutuhan siswa dan siswi penyandang disabilitas.
Termasuk di dalamnya menyediakan data Anak Tidak Sekolah (ATS) yang tersedia secara berdasarkan nama dan alamat.
“Program pembagian baju sekolah gratis juga menjadi perhatian, dengan skema distribusi langsung ke sekolah-sekolah sebelum memasuki tahun ajaran baru,” tuturnya.
Baca Juga : Respons Cepat Wali Kota Munafri, Jalan Berlubang di Veteran Selatan Diperbaiki
Sementara dari Dinas Kesehatan, rekomendasi program diarahkan pada peningkatan pelayanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat di wilayah Kepulauan Sangkarrang, melalui kerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan.
Selain itu, diusulkan pelatihan penggunaan bahasa isyarat bagi petugas puskesmas dan RSUD Kota Makassar sebagai bagian dari pelayanan ramah disabilitas.
“Program lainnya adalah pembuatan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan kesehatan ramah disabilitas di seluruh Puslesmas” ungkapnya.
Baca Juga : Respons Cepat Wali Kota Munafri, Jalan Berlubang di Veteran Selatan Diperbaiki
Dinas Kesehatan juga diharapkan memastikan akses dan ketersediaan data terbaru, khususnya terkait pelayanan posyandu, guna mendukung Forum Kota Sehat dalam menghadapi Penilaian Kota Sehat tingkat nasional tahun 2027.
“Tak kalah penting, terdapat usulan klaim pembayaran pelayanan kesehatan bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar dan tidak mampu di rumah sakit rujukan,” jelasnya.
Kemudian dari Dinas Sosial, rekomendasi program mencakup penambahan tenaga pekerja sosial untuk memperkuat pelayanan sosial di masyarakat.
Baca Juga : Respons Cepat Wali Kota Munafri, Jalan Berlubang di Veteran Selatan Diperbaiki
Penganggaran perlengkapan jenazah juga diusulkan dengan kewenangan pelimpahan hingga tingkat kecamatan, khususnya sebagai kebijakan khusus untuk wilayah Kepulauan Sangkarrang.
“Selain itu, terdapat program peningkatan fasilitas sarana dan prasarana Dinas Sosial, termasuk Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC),” paparnya.
Selanjutnya dia, pendataan penyandang disabilitas di wilayah rawan bencana juga menjadi prioritas, disertai peningkatan kapasitas petugas Dinas Sosial.
Baca Juga : Respons Cepat Wali Kota Munafri, Jalan Berlubang di Veteran Selatan Diperbaiki
” Untuk mendukung pembangunan inklusi, Dinas Sosial juga mengusulkan alokasi anggaran untuk penerjemah bahasa isyarat,” terangnya.
Sedangkan dari Dinas Pekerjaan Umum (PU), program difokuskan pada penyediaan akses air bersih dan sanitasi aman di wilayah Makassar Utara, Timur, dan pesisir, meliputi Kecamatan Tallo, Ujung Tanah, Biringkanaya, dan Tamalanrea.
Selain itu, terdapat program peningkatan aksesibilitas dan penyediaan infrastruktur jalan dan jembatan, pembangunan gedung pemerintah, serta penataan sistem drainase dan infrastruktur pengendalian banjir.
Baca Juga : Respons Cepat Wali Kota Munafri, Jalan Berlubang di Veteran Selatan Diperbaiki
Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup memberikan optimalisasi peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah, melalui pemilahan, edukasi, dan pengawasan pengelolaan sampah.
Program pelatihan dan pendampingan dana pengelolaan kelurahan juga diusulkan, termasuk pengembangan bank sampah, komposter, TPS3R, serta edukasi pengelolaan sampah.
“Ada juga usulan perbaikan tata kelola lingkungan yang terintegrasi, berbasis data, dan akuntabel menjadi bagian dari agenda prioritas,” katnaya, menjelaskan.
Baca Juga : Respons Cepat Wali Kota Munafri, Jalan Berlubang di Veteran Selatan Diperbaiki
Tak ketinggalan, Dinas Perikanan dan Pertanian mengusulkan optimalisasi potensi ruang dalam pengembangan urban farming melalui pemanfaatan lorong dan pekarangan untuk tanaman ekonomis seperti sayuran dan cabai.
Peningkatan kapasitas kelembagaan pelaku penangkapan ikan, budidaya, petani, dan peternak juga menjadi fokus, termasuk pendampingan pengembangan keterampilan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
“Penguatan sarana dan prasarana kelompok nelayan, khususnya masyarakat pesisir dan pulau kecil, juga menjadi perhatian,” jelasnya lagi.
Baca Juga : Respons Cepat Wali Kota Munafri, Jalan Berlubang di Veteran Selatan Diperbaiki
Dari Dinas Pariwisata, program diarahkan pada peningkatan kualitas dan daya saing destinasi wisata melalui penguatan infrastruktur, pelibatan masyarakat, serta legalitas objek wisata.
Optimalisasi promosi dan pemasaran pariwisata juga diusulkan, termasuk penguatan konektivitas udara dan pengembangan destinasi wisata baru.
“Selain itu, pengembangan subsektor ekonomi kreatif didorong melalui pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) bagi pelaku ekonomi kreatif serta sertifikasi kompetensi sumber daya manusia sektor pariwisata,” sebutnya.
Baca Juga : Respons Cepat Wali Kota Munafri, Jalan Berlubang di Veteran Selatan Diperbaiki
Terakhir dari Dinas Koperasi dan UKM, mengusulkan program penguatan SDM dan kelembagaan koperasi melalui pendampingan usaha dan kolaborasi lintas sektor untuk pemberdayaan ekonomi kelurahan.
“Transformasi digital dan penguatan daya saing koperasi melalui inovasi produk serta profesionalisme tata kelola juga menjadi bagian dari strategi pengembangan ekonomi lokal,” tutupnya.
Dahyal menyampaikan, total usulan Musrenbang (Dakel dan Sektoral) yang masuk mencapai 2.181 usulan, terdiri atas 1.194 usulan Dakel dan 987 usulan sektoral.
Baca Juga : Respons Cepat Wali Kota Munafri, Jalan Berlubang di Veteran Selatan Diperbaiki
Selain itu, terdapat 795 usulan Musrenbang hasil integrasi Dakel dan sektoral yang menjadi bagian dari proses sinkronisasi dan penetapan prioritas pembangunan.
“Seluruh rekomendasi tersebut akan menjadi bahan penajaman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kota Makassar ke depan, dengan harapan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan,” tutupnya.
