ABATANEWS, MAKASSAR — Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Bahtiar Baharuddin, tak ingin main-main dalam penanganan inflasi di Sulsel. Ia bahkan melibatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemprov Sulsel, untuk bersama-sama berperan dalam penanganan inflasi, melalui Gerakan 1 ASN Menanam 10 Tanaman Cabai.
Hal tersebut disampaikan Bahtiar saat memimpin Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulsel dengan Kabupaten/Kota se-Sulsel, di Baruga Lounge Kantor Gubernur, Rabu (13/9/2023). Hadir juga Pimpinan Bulog Kanwil Sulselbar, Bank Indonesia Provinsi Sulsel dan Badan Pusat Statistik Sulsel serta Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kota.
Bahtiar mengatakan, ASN bisa menanam cabai di pekarangan rumah mereka masing-masing. Upaya ini diharapkan menekan inflasi, yang diakibatkan melonjaknya harga komoditas tersebut.
Baca Juga : Pemprov Sulsel Raih Zona Hijau dan Opini Kualitas Tertinggi atas Kepatuhan Pelayanan Publik
Diketahui, cabai merupakan salah satu komoditas yang kerap memantik inflasi dengan andil besar.
“Kalau itu dilakukan semua, pegawai harus jadi contoh untuk masyarakat. Kalau itu 10 cabai ditanam dan dilakukan pegawai setidaknya terbantu dengan persoalan cabai,” ujarnya.
Sebanyak 24 ribu pegawai ASN Pemprov Sulsel ini diharapkan dapat berperan dalam penanganan inflasi yang dihadirkan, juga diikuti oleh ASN kabupaten kota lainnya.
Baca Juga : Pastikan Layanan Sesuai Aturan, Komisi IX DPR RI Tinjau RS Kemenkes Makassar
Lebih jauh ia memaparkan, secara umum di Sulsel inflasi year on year (y-on-y) sebesar 3,53 persen yang diambil dari sampel lima daerah yakni Makassar, Palopo, Bulukumba, Parepare dan Bone. Angka ini masih berada dalam sasaran nasional 3 plus-minus 1 persen.
“Sulsel berada di angka 3,53, masih batas toleran sampai 4. Kita termasuk masih bagus,” kata Bahtiar.
Pertemuan ini untuk melihat masalah spesifik dari daerah yang memiliki potensi meningkatnya inflasi.
Baca Juga : Pemprov Sulsel Siap Dukung Program Makan Bergizi Gratis
Selain itu, Bahtiar juga menyampaikan agar suplai stok beras tetap aman di Sulsel, maka akan disimpan stok 5-10 persen.
“Diistilahkan, misalnya mau diperdagangkan di daerah lain, harus ada stok 5-10 persen. Ini sedang kita bicarakan teknis, untuk eksekusinya,” ungkapnya.
Bahtiar mengatakan, penanganan inflasi perlu melibatkan semua pihak, bukan hanya Pemda tetapi instansi yang terkait langsung dan tidak langsung. Diharapkan kebutuhan masyarakat untuk kebutuhan pokok ada dan selalu tersedia.
Baca Juga : Wapres Gibran Tinjau Makan Bergizi Gratis di Maros, Siapkan 800 Pax Makanan
Bahtiar juga menyampaikan Instruksi Mendagri, 6 upaya konkrit dalam mengendalikan inflasi. Yakni melaksanakan operasi pasar murah, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, bekerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, gerakan menanam, merealisasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) dan dukungan transportasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Adapun upaya program pengendalian inflasi dilakukan mulau di hulu, antara dan hilir. Seperti, Program Mandiri Benih untuk komoditas padi dan jagung di Sulsel, program urban farming, program, memperluas kerjasama antar daerah (KAD) terutama daerah surplus/defisit dalam menjaga ketersediaan supply, optimalisasi penyerapan gabah, pengadaan cold storage, dan pelaksanaan pasar murah.
“Harus ada tindak lanjutnya, tadi saya mulai melakukan harmonisasi, komunikasi dengan kawan-kawan, melakukan pembagian tugas,” jelasnya.
