ABATANEWS, LUWU UTARA – Ditunjuknya Kota Masamba Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan untuk menyusun masterplan Smart City di Indonesia menjadi angin segar bagi Luwu Utara untuk menata kembali kota Masamba pascabencana banjir bandang dua tahun lalu.
Seperti diketahui, pada Senin 13 Juli 2020 lalu, bencana banjir bandang menerjang beberapa wilayah di Luwu Utara, dan paling terdampak akibat bencana tersebut adalah Masamba. Saat ini Pemda Luwu Utara fokus pada penanganan dan pemulihan pascabencana.
Geliat pembangunan infrastruktur, terutama jalan dan sungai, sudah terlihat dua tahun belakangan. Tidak mudah memang, karena Pemda jelas butuh dukungan dari semua pihak, termasuk dukungan anggaran, sehingga Luwu Utara kembali bangkit, maju dan harmonis.
Baca Juga : 3.000 Warga di Kecamatan Latimojong Masih Terisolasi, Distribusi Bantuan Terkendala Cuaca Buruk
Kepala Dinas Kominfo SP Arief R. Palallo, tidak menampik bahwa Gerakan Smart City di Kabupaten Luwu Utara tentu tidaklah mudah. Butuh sinergi dan skema kolaborasi pentahelix dengan melibat semua entitas yang ada agar semua berjalan sesuai harapan bersama.
“Membangun dan menata kota Masamba pascabencana banjir Bandang ini menjadi salah satu
program prioritas RPJMD Luwu Utara, sehingga implementasi Smar City di Luwu Utara bisa mengarah pada program prioritas RPJMD kita,” kata Arief, pada Senin (13/6/2022), di Masamba.
Kendati demikian, kata Arief, membangun dan menata kembali Masamba tentu tidak mudah. Butuh dukungan sumber daya manusia dan dukungan anggaran yang tidak sedikit. “Agak berat memang, karena menata kembali itu butuh SDM dan sumber dana yang besar,” sebut dia.
Baca Juga : 1157 Peserta Ramaikan Masamba Run 10K dan Fun Run
Di tengah keraguan tersebut, timbul optimisme bahwa gerakan Smart City di Luwu Utara dapat berhasil. Caranya, kata Arief, semua pihak harus mengambil peran dalam mewujudkan Smart City, dengan mengedepankan kerja-kerja kolaboratif melalui pola atau skema pentahelix.
Kolaborasi pentahelix di sini, lanjut dia, diyakini akan mengubur semua keraguan yang ada. “Dengan potensi pentahelix, kita kembangkan ini rancangan Smart City di kota Masamba, tentu dengan bantuan semua pihak. Pola ini kita harap bisa mengikis keraguan itu,” harapnya.
Kolaborasi pentahelix yang dimaksud mantan Kepala Kantor Pengelolaan Data Elektronik (PDE) ini adalah bagaimana semua pihak bisa saling berbagi dan bisa saling menginspirasi satu sama lain, “mengeroyok” semua persoalan dengan harapan adanya solusi demi kesuksesan.
Baca Juga : Wujudkan Smart City, Bupati Luwu Utara Tekankan Kolaborasi Semua Stakeholder
“Skema pentahelix itu adalah kolaborasi antara pemerintah, kampus, pengusaha, komunitas, NGO, media atau pers, bahkan melibatkan masyarakat itu sendiri sebagai bagian dari pola kerja pentahelix yang memang selalu Bupati tekankan dalam berbagai kesempatan,” papar dia.
Arief berharap, master plan ini nantinya tidak dijadikan sebagai dokumen pajangan tanpa ada implementasi dan langkah tindak lanjutnya. “Intinya, bagaimana enam dimensi Smart City terlaksana dengan baik, tidak sekadar menjadi dokumen yang tak bisa dieksekusi,” harapnya.
Sekadar diketahui, penyusunan master plan Smart City di Kabupaten Luwu Utara ini akan dibagi enam dimensi, yaitu Smart Government, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Society, dan Smart Environment. Enam dimensi Smart City ini menjadi fokus Pemda Lutra.
Baca Juga : Master Plan BISA Smart City Rampung, Pemda Lutra Siap Ubah Masamba
Smart Government dikoordinir oleh Bappelitbangda, Smart Branding DPUTRPKP2. Sementara untuk Smart Economy dikoordinir Disporapar, Smart Living Dinas Kominfo SP, Smart Society oleh BPBD, serta Smart Environment dikoordinir oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
“Kita harap semua yang terlibat memberikan masukan dan supporting bagaimana Smart City ini betul-betul terlaksana dengan baik, di antaranya Perguruan Tinggi, Balai Sungai, dan semua yang terlibat tanpa terkecuali. Tak hanya selesai pada penyusunan dokumen saja,” tandasnya.
Untuk diketahui, Gerakan Smart City ini diinisiasi oleh Kementrian Kominfo, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PUPR, Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Keuangan, Kemenko Perekonomian, serta Kementerian PAN-RB.
