ABATANEWS, JAKARTA — Konflik perebutan Ketua Umum PPP sepertinya menemui titik temu. Suharso Monoarfa, Ketua Umum PPP yang dilengserkan, mulai melunak.
Hal itu berdasarkan wawancara awak media di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (12/9/2022). Ia tak mau menanggapi soal pihaknya yang akan melanjutkan kasus tersebut ke ranah hukum.
Di Istana Negara, berdasarkan informasi yang diterima awak media, Suharso dipanggil Presiden Jokowi terkait IKN dan konflik PPP.
Baca Juga : Golkar dan PPP Bergabung Dalam Satu Fraksi di DPRD Parepare
Namun, saat ditanya oleh wartawan, Suharso tak mau banyak bicara. Katanya, ia hanya ingin, persoalan ini diselesaikan secara baik-baik.
“Ya nantilah kita selesaikan baik-baik, udah udah udah,” kata Suharso, dikutip dari Okezone.com.
Sementara terkait posisinya di PPP yang sudah dipecat, Suharso mengaku akan mengurusnya nanti secara baik-baik.
Baca Juga : Bukan Amir Uskara, PPP Pilih Imam Fauzan Maju Pilkada Gowa
“Saya tadi banyak bicara soal itu (PPP) dan soal IKN ya. Nanti saja, saya selesaikan baik-baik,” kata Suharso.
Diberitakan sebelumnya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) resmi mengesahkan Muhammad Mardiono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Periode 2020-2025. Wakil Ketua Umum DPP PPP Arsul Sani membenarkan hal tersebut.
Pengesahan tersebut diketahui dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM bernomor M.HH-26.AH.11.02 Tahun 2022 yang ditandatangani oleh Menkumham Yasonna H. Laoly tertanggal 9 September 2022.
Baca Juga : Goodbye PPP, Danny-Azhar Tak Perlu Risau Lagi untuk Maju Pilgub Sulsel 2024
“Mengesahkan H. Muhammad Mardiono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2020-2025,” bunyi surat keputusan tersebut yang diterima wartawan, Jumat (9/9/2022) malam.
