ABATANEWS, MAKASSAR — NasDem, Demokrat, dan PKS tak kunjung mengumumkan akan berkoalisi pada Pilpres 2024 mendatang. Padahal, komunikasi politik antar elite ketiga parpol itu telah dibangun sejak lama.
Wakil Ketua DPP NasDem, Ahmad Ali mengatakan, keputusan untuk berkoalisi dengan partai lain tidaklah mudah.
“Sekali lagi bahwa tentunya membangun koalisi ini bukanlah hal yang mudah seperti membalikkan telapak tangan,” Ahmad Ali saat diwawancarai di sela-sela acara konsolidasi kader NasDem se-Sulsel, di Hotel Claro, Makassar, pada kemarin (25/9/2022) malam.
Baca Juga : Empat Pimpinan DPRD Makassar Periode 2024-2029 Resmi Dilantik
Memang, diakui oleh Anggota DPR RI itu, kemungkinan akan berkoalisi dengan Demokrat-PKS telah hampir rampung. Bila dipresentasekan, Ahmad Ali menyebut angka 80 persen.
“Tapi bisa jadi 20 persen itu bisa sangat menentukan, jadi atau tidaknya kan?,” katanya.
Ahmad Ali hanya menegaskan, bila NasDem memilih belum untuk bersikap, karena tak ingin koalisi yang dibangun nantinya berhenti di tengah jalan.
Baca Juga : Surya Paloh: Nasdem Tidak Kejar Menteri di Kabinet Prabowo, Ini Etika Politik
Ada satu hal yang jadi tawaran NasDem sejauh ini untuk menentukan sikap dalam berkoalisi. Yakni, terkait figur usungan calon presiden dan calon wakil presiden.
Saat ini, NasDem telah mengumumkan 3 calon jagoannya di Pilpres mendatang: Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Andika Perkasa.
“NasDem mau kalau bisa dengan mitra koalisi itu jangan capres yang akan kita usul nanti tidak berasal dari partai politik. Calon wapres pun demikian,” jelas mantan Ketua DPW NasDem Sulawesi Tengah itu.
Baca Juga : Seto-Rezki Terima B1-KWK NasDem untuk Digunakan Mendaftar di KPU
Alasannya, lanjut Ahmad Ali, NasDem tak ingin kalau usungannya berhasil terpilih, hanya melayani satu parpol tertentu saja.
“Supaya nanti harapan kita adalah ketika dia terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, mereka akan selalu menjadi kader bangsa. Sehingga kemudian bisa melayani semua partai politik. Semua melayani masyarakat Indonesia. Tidak kemudian presiden itu dikontrol oleh kepentingan partai-partai politik tok,” pungkasnya.
