ABATANEWS, MAKASSAR — Ketua Pemenangan Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham (MULIA), Adi Rasyid Ali (ARA) mengingatkan kepada Ketua RT/RW dan Kelompok PKH di Makasar untuk tidak ikut berpolitik jelang masa pencoblosan Pilwalkot Makassar pada 27 November mendatang.
ARA yang juga Ketua DPC Demokrat Makassar itu meminta kepada unsur itu untuk bertindak netral saja. Sebab, menurut ARA, ada indikasi bila perangkat RT/RW dan kelompok PKH tengah ‘digoda’ untuk memenangkan salah satu kandidat.
Di kelompok PKH misalnya. ARA menyebut, telah ada informasi bahwa ada penggiringan opini kepada penerima bansos yang bersumber dari tim PKH merupakan andil dari salah satu kandidat di Pilwalkot Makassar.
Baca Juga : Survei Indikator Politik: Mulia Unggul Jauh dari INIMI dan Sehati, AMAN Selamat Tinggal
“Itu bohong besar,” tegas ARA saat berbincang dengan awak media di salah satu warkop, di Makassar, pada Selasa (15/10/2024).
ARA menjelaskan, bansos yang diterima oleh masyarakat bukanlan berasal dari kandidat. Melainkan bantuan negara kepada rakyatnya yang dinilai membutuhkan.
“Dan itu semua sumbernya dari pajak, dari negara, bukan dari si A, B, atau C. Itu dari negara yang diambil dari pajak kita dan memang untuk rakyat,” jelas mantan Wakil Ketua DPRD Makassar 2 periode itu.
Baca Juga : LSI Denny JA: Tren Elektabilitas Sehati Meroket, Mulia Perlahan Tergusur
Untuk itu, ia mewanti-wanti kepada tim atau pengelola bantuan dari PKH untuk tidak melakukan upaya manipulasi informasi kepada masyarakat saat diserahkan.
“Karena jumlah penerima PKH di Makassar itu sangat besar. Jangan sampai itu yang digunakan oleh oknum tertentu untuk menekan masyarakat dengan mengarahkan mendukung salah satu kandidat, itu salah dan kebohongan besar,” paparnya.
Ia pun mengimbau kepada masyarakat, apabila ada oknum tim PKH yang melakukan tindakah politik pengarahan dengan iming-iming bansos, agar merekam dan melaporkan hal itu kepada pihak berwenang.
Baca Juga : Community Gathering Jadi Wadah Aspirasi Generasi Muda Bersama Indira Yusuf Ismail
“Dan saya siap untuk berdebat kalau ada yang mengaku-ngaku kalau bansos itu dari calon. Bukan. Bantuan itu dari negara yang diambil dari pajak kita semua dan memang diperuntukkan untuk rakyat,” tegas ARA lagi.
Sama halnya dengan perangkat RT/RW. ARA menyebut, khususnya Ketua RT/RW seyogyanya bertindak netral.
“Silakan pilih sesuai dengan pilihan pribadi Anda. Tapi ingat, jangan pernah menggiring orang. Karena Anda itu digaji dari APBD yang diambil dari uang rakyat, bukan dari uang calon tertentu,” terang ARA.
Baca Juga : Danny Pomanto Turun Gunung Jadi Jurkam Indira Yusuf Ismail di TPI Paotere
ARA menjelaskan, di sisa 43 hari jelang pencoblosan, ada kemungkinan penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan yang dilakukan oleh oknum tertentu.
“Saya tak perlu bilang lah siapa yang bisa pakai PKH atau RT/RW. Kalian semua pasti paham. Makanya saya hanya mengingatkan agar tidak mencoba melakukan itu. Ingat, ada sanksi yang sangat jelas yang akan mungkin kalian terima. Dan pastinya kami tidak tinggal diam bila kami mendapatkan upaya kecurangan itu,” demikian ARA.
Seperti diketahui, berdasarkan survei Indikator, pasangan MULIA saat ini unggul dibanding kandidat lainnya.
