Kamis, 24 Agustus 2023 16:14

Soal Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Pj. Bupati Takalar: Butuh Sinergitas Stakeholder

Soal Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Pj. Bupati Takalar: Butuh Sinergitas Stakeholder

ABATANEWS, TAKALAR – Menindaklanjuti arahan Pj. Bupati Setiawan Aswad, pada rapat percepatan penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem pada hari Rabu 23 Agustus 2023 di Ruang Rapat Setda Kantor Bupati Takalar, maka dilakukan rapat lanjutan terkait hal tersebut.

Pada rapat awal Pj. Bupati meminta dilakukan monitoring dan evaluasi serta langkah-langkah konvergensi program kegiatan dan sinergitas stakeholder untuk percepatan pengentasan kemiskinan.

“Dibutuhkan pengawasan dan perencanaan dalam pencepatan penurunan kemiskinan dan yang paling penting kerjasama kita semua dalam mencapai apa yang kita inginkan,” katanya

Baca Juga : Jelang Pemungutan Suara, Pj Bupati Takalar Harap Pilkada 2024 Berjalan Lancar

Ditambahkan pula, langkah ini perlu diambil mengingat adanya fenomenya peningkatan angka kemiskinan di Sulsel sesuai data per maret 2023 yang dirilis oleh BPS.

“Saya juga meminta agar dilakukan verifikasi dan validasi data untuk memastikan faktualitas data jumlah orang miskin berdasarkan kriteria yg telah ditetapkan. Agar kita memperoleh data yang real sesuai dilapangan,” pinta Pj. Bupati.

Sementara itu, Sekda Takalar H. Muh. Hasbi, S.STP MAP dalam rapat lanjutan yang dilaksanakan Kamis (24/8/2023) di Baruga I Mannindori Kantor Bupati Takalar dihadapan para Camat dan Kepala Desa/Lurah menyampaikan bahwa perlu dilakukan pendataan ulang (door to door) melihat keadaan langsung warga dilapangan untuk mementukan apakah warga tersebut masuk dalam kategori miskin atau mampu.

Baca Juga : Pemkab Takalar Gelar Rapat Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama JKN

“Saya harap kepada petugas Dinas Sosial dengan pendamping desa agar rumah warga yang tidak mampu diberi tanda dan data DTKS harus disensus ulang, setelah disensus ulang akan berpengaruh ke bpjs. Karena banyak warga mampu yang ditanggung bpjs sementara ada sebagian warga yang benar-benar tidak mampu tetapi tidak ditanggung bpjsnya. Ini semua yang harus dibenahi,” ujarnya.

Ia juga menambahkan untuk bekerjasama memperbaiki data dilapangan agar memperoleh data real tentang kemiskinan dan mengedukasi masyarakat agar meningkatkan kemampuan sehingga lebih hidup sejahtera.

Penulis : Azwar
Komentar