ABATANEWS, MAKASSAR — Salah satu pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) di Sulawesi Selatan, Busrah Abdullah membeberkan sejumlah hal penting dan fundamental, bila berhasil menjadi Wali Kota Makassar di periode mendatang.
Sejumlah persoalan pelik di Kota Makassar, menurut Busrah, perlu untuk diselesaikan dengan baik oleh pemerintah. Mulai dari memberantas mafia hingga menertibkan ASN ‘bandel’.
“Yang tumbuh subur sekarang ini mafia-mafia tanah,” ucap Busrah saat diwawancarai oleh wartawan setelah mengembalikan formulir pendaftaran bakal calon Wali Kota di DPD PAN Makassar, Jalan Abdullah Dg Sirua, pada Rabu (5/6/20249.
Baca Juga : Difitnah Jelang Pencoblosan, MULIA: Hasil Survei Memang Tak Menggembirakan Buat Kompetitor
“Dan ketika saya diberi amanah memimpin Kota Makassar, tidak ada lagi toleransi untuk mereka-mereka. Siapapun dia,” tegas Busrah yang mengusung jargon ‘Makassar Lebih Baik’ itu.
Ia pun menegaskan, salah satu visi-misi yang diusung nantinya yakni memberantas para mafia tanah di Kota Daeng.
Selanjutnya, hal yang ingin diperbaiki oleh Busrah ialah pemanfaatan APBD agar bisa lebih bermanfaat lagi.
Baca Juga : Indikator Menangkan MULIA Jauh di Atas SEHATI, Tantang LSI Denny JA Siap Diaudit
“Kalau saya memimpin, tidak akan banyak lagi agenda seperti simposium atau semacamnya, kecuali diamahkan oleh undang-undang,” jelasnya.
Begitu pun perihal agenda perjalanan dinas. Menurut mantan Wakil Ketua DPRD Makassar itu, hal tersebut sangat membebani keuangan pemerintah kota.
“Perjalanan PNS, pejabat, kepala dinas, DPRD, harus dikurangi. Tidak boleh sembarangan lagi. Saya tahu persis bagaimana itu. Bagaimana caranya bekerja dengan baik kalau di luar daerah?,” sebut mantan Ketua DPD PAN Makassar tersebut.
Baca Juga : Elektabilitas Meroket, Akademisi Sebut Andi Seto Bisa Salip Mulia
Makanya, lanjut Busrah, bila diberi kepercayaan oleh rakyat untuk memimpin Kota Makassar, ia bersedia tidak akan mengambil gajinya.
“Gaji saya untuk rakyat. Tidak ada gaji untuk saya. Saya juga tidak akan ambil gaji saya. APBD juga untuk rakyat, bukan untuk pejabat,” pungkasnya.
