ABATANEWS, MAKASSAR – Demonstran yang tergabung dalam Serikat Juru Parkir Makassar (SJPM) menyambangi gedung DPRD Makassar. Didominasi juru parkir jalan pengayoman dan boulevard, mereka menyampaikan sejumlah aspirasi terkait pengelolaan perparkiran yang semakin amburadul.
Terutama penarikan retribusi parkir dan pajak parkir oleh Badan Pendapatan Daerah. Dipimpin Koordinator Lapangan Petrus Sihombing, yang menuturkan tuimpang tindihnya pelaksanaan penarikan retribusi antara Bapenda dan PD. Parkir Makassar.
Baca Juga : Andi Arwin Azis Tegaskan Penyusunan RAPBD 2025 Telah Berpedoman Pada UU
Dalam tuntutannya, mereka mendukung walikota makassar mengevaluasi sekaligus membubarkan PD. Parkir, menyerahkan sepenuhnya pengelolaan retribusi parkir ke dinas perhubungan, sedangkan pengelolaan pajak parkir oleh Bapenda.
“Kami juga meminta untuk mencabut atau meniadakan sejumlah parkir elektronik yang terletak di jalan boulevard dan jalan pengayoman,” pungkasnya.
Aspirasi ini diterima langsung Wakil Ketua DPRD Makassar Andi Nurhaldin, NH didampingi Wakil Ketua Komisi B Andi Hadi Ibrahim Baso, Senin (12/10/2021) di ruang Penerimaan Aspirasi DPRD Makassar.
Baca Juga : Segini Rancangan APBD Makassar Tahun 2025
Wakil Ketua DPRD Makassar Andi Nurhaldin menyampaikan, pihaknya akan langsung berkoordinasi dengan pihak terkait, menruskan aspirasi ini untuk diagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna mediasi yang akan menghasilkan rtekomendasi dan ditidaklnjuti oleh eksekutif.
“Selaku Pimpinan DPRD, saya sendiri akan meneruskan aspirasi ini hingga dilakukana RDP dengan pihak terkait untuk menemukan duduk perkara yang dihadapi oleh teman-teman jukir dan sekaligus menemukan solusi yang benar-benar mengedapanlan kemanusiaan,” tutup Legislator Golkar itu
