ABATANEWS. GORONTALO – Masih minimnya serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Gorontalo tahun 2022 mendapat perhatian serius dari Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Noer.
Sehingga, Hamka meminta kepada seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), maupun biro untuk segera mengkonsolidasikan dengan baik terlebih saat ini sudah memasuki akhir tahun.
Data dari Biro Pengendalian Ekonomi Pembangunan setda Provinsi Gorontalo menyebutkan realisasi belanja sampai dengan tanggal 4 November 2022 masih 64,91 persen.
Sementara ditargetkan pada 11 November harusnya berada pada 75 persen atau dibutuhkan penyerapan anggaran sekitar 214,12 miliyar.
“Tadi data yang ditampilkan masih 64,91 persen serapan anggaran kita. Idelanya kalau boleh sampai 80 persen November ini. Hari ini saya undang semua, kita harus update tiap saat. Kerena rapat terakhir dengan Mendagri kita masuk provinsi masih rendah. Tolong kadis kadis yang realiasi di bawah dipercepat realisasinya,” kata Hamka saat memimpin Rapim bersama seluruh pimpinan OPD di Rujab Wakil Gubernur, Selasa malam, (8/11/2022).
Terdapat 10 OPD yang masih rendah realisasi keuangan diantaranya Dinas PUPR, Dikbudpora, Pariwisata, Dinas Kominfo, Perindag, Setwan, DLHK dan Biro Umum.
Baca Juga : Rudy Salahuddin Paparkan 10 Program Prioritas Penjabat Gubernur di Kemendagri
Namun masing-masing kepala dinas rata-rata menjelaskan, keterlambatan realisasi ini karena ketambahan anggaran pada APBD-P.
Sehingga, semua meyakini pada akhir November 2022 bisa sampai pada angka 80 persen.
“Saya paling khawatir di dinas PUPR. Karena ini pekerjaan fisik. Menurut saya ini kan pekerjaan rutin setiap tahun, mekanismenya harusnya sama. Mungkin tahun depan mekanisme lelang kita rubah. Minggu depan kita rapat lagi, saya cek lagi satu satu harus sudah naik realisasinya,” tegas Hamka.
Baca Juga : Pemprov Kaltara Kunjungi Inspektorat Gorontalo Untuk Studi MPKD
Hamka kembali mengingatkan serapan anggaran sangat penting karena akan berpengaruh pada alokasi anggaran dari pusat.
Selain itu, juga bisa mempengaruhi penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
“Ini yang harus dijaga yah. Saya inginkan Desember semua sudah 94 persen. Ini kita usahakan, kita pacu lagi,” tandasnya.
