ABATANEWS — Sembilan tenaga kesehatan (nakes) yang bertugas di distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua yang diserang oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) saat ini sedang menjalani perawatan medis.
Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Papua Donald Aronggear mengatakan kesembilan petugas kesehatan tersebut telah dievakuasi ke Jayapura. Selain perawatan medis, mereka juga mendapatkan penanganan psikis.
“Semuanya saat ini sedang dalam penanganan medis dan psikis untuk trauma yang dialami,” kata Donald dalam keterangan resmi, Minggu (19/9).
Baca Juga : Korban Penembakan di Yahukimo Belum Ditemukan, Keluarga di Makassar Resah
Adapun sembilan petugas kesehatan itu antara lain, Manuel Abi, Lukas Luji, Patra, Martinus Deni Satya, Marselinus Ola Attanila, Siti Khodijah, Katrianti Tandila, dan Christina.
Donald menuturkan, salah satu dari sembilan tenaga kesehatan (nakes) itu, Restu Pamanggi mengalami patah tulang di bagian tangan. Restu telah menjalani operasi dan sedang menjalani proses pemulihan baik secara medis maupun mental.
“Sudah dioperasi dan sedang dalam proses pemulihan,” kata Donald.
Baca Juga : 1 Lagi KKB Ditemukan Tergeletak Usai Baku Tembak dengan Tim Gabungan di Distrik Serambakon
Sementara, terkait jenazah Suster Gabriela Meilani yang tewas akibat serangan itu telah berhasil diangkat dari jurang. Jenazah saat ini berada di tempat perlindungan terdekat di Kiwirok sembari menunggu evakuasi.
“Proses evakuasi jenazah oleh helikopter TNI terkendala oleh cuaca yang kurang baik serta penembakan,” tuturnya.
Lebih lanjut, Donald mengungkapkan saat ini seluruh layanan kesehatan di Oksibil, Kiwirok, dan Pegunungan Bintang dihentikan sembari menunggu jaminan keamanan dari pemerintah untuk para nakes.
Baca Juga : Ini Identitas Keempat Prajurit TNI yang Tewas Ditembak KKB Papua
Donald mengungkapkan pihaknya telah melayangkan surat kepada Gubernur Papua guna meminta jaminan keamanan dari pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat. Namun, hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan tanggapan.
Ia berharap pemerintah provinsi dan pusat segera menjawab surat tersebut sehingga pelayanan kesehatan bisa kembali beroperasi.
“Supaya aktivitas melayani masyarakat terutama di wilayah pedalaman bisa segera dilanjutkan, dan masyarakat yang membutuhkan penanganan kesehatan segera bisa ditangani,” ujar Donald.
