ABATANEWS, LUWU UTARA – Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara di bawah kepemimpinan Indah Putri Indriani kembali berhasil meraih penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI perwakilan Sulawesi Selatan, Amin Adab Bangun, di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Makassar dan diterima langsung oleh Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, pada Selasa (16/05/2023).
IDP, akronim nama Bupati Luwu Utara itu menyampaikan ucapan syukurnya atas diraihnya kembali predikat opini WTP.
Baca Juga : Bupati Luwu Utara Serahkan Bantuan Rp75 Juta ke BUMDes Lino
“Alhamdulillah, ini adalah WTP ke-11 bagi Luwu Utara. Dan sepuluh kali diraih secara berurut-turut,” ucap IDP yang merupakan bupati perempuan pertama di sulsel.
Tentu saja, sambung Indah, ini menjadi motivasi, penyemangat bagi seluruh jajaran pemerintah di Kabupaten Luwu Utara untuk dapat terus melakukan perbaikan dalam rangka pengelolaan keuangan sekaligus memastikan hasilnya berdampak kepada masyarakat.
Indah memberi apresiasi yang setinggi tingginya kepada seluruh SKPD yang telah menjadi bagian di dalam LHP ini.
Baca Juga : TP PKK Lutra Gelar Peringatan HGK Ke-57, Bupati Indah: Momen Berbagi Kisah, Inspiratif dan Motivasi
“Terima kasih untuk kerja sama yang tetap terbangun, tentu saja hal-hal yang perlu di tindaklanjuti untuk segera di tindaklanjuti, sehingga kita berharap kedepan laporan keuangan tetap meraih predikat terbaik sehingga berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat,” tuturnya.
Indah juga tak lupa menyampaikan ucapan yang sama kepada BPK RI Perwakilan Sulsel yang terus memberikan atensi terbaiknya kepada Pemkab Luwu utara.
“Terakhir kami memberikan ucapan yang sama kepada jajaran DPRD Luwu Utara yang telah ikut men-support dan mendukung, terutama dalam fungsi penganggaran dan pengawasan APBD,” pungkasnya.
Baca Juga : Perigati Hari Pahlawan, Bupati Indah Silaturahmi Dengan LVRI Kabupaten Luwu Utara
Sementara itu, Kepala BPK RI Sulawesi Selatan, Amin Adab Bangun, mengatakan bahwa pemberian opini WTP bagi pemda adalah tugas konstitusi BPK dalam rangka transparansi.
“Ini adalah salah satu bentuk amanah dari rakyat yang harus dipertanggungjawabkan oleh pemda melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah,” jelasnya.
