ABATANEWS, BARRU – Pemerintah Kabupaten Barru terus memperkuat komitmen dalam memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Hal tersebut mengemuka dalam Forum Komunikasi Terkait Implementasi Strategis Pencapaian Universal Health Coverage (UHC) Tahap II Tahun 2026 yang dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Barru, Andi Syarifuddin, S.IP., M.Si., di Ruang Pertemuan Sobat Kopi, Jalan Veteran, Kota Parepare, Kamis (27/8/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala BPJS Kesehatan Cabang Parepare, Dr. Muh. Ali, Asisten III Administrasi Umum, para pimpinan OPD, para kepala bagian dan kepala bidang, staf BPJS Kesehatan, serta PIC Pengelola JKN Dinas Sosial dan PPPA Kabupaten Barru.
Baca Juga : Pemkab Barru dan BSI Perluas Sinergi, Bidik Pengembangan Produk Unggulan dan UMKM
Forum komunikasi ini menjadi momentum untuk mengevaluasi perkembangan kepesertaan JKN sekaligus membahas strategi yang perlu dilakukan untuk mempertahankan capaian UHC di Kabupaten Barru hingga akhir tahun 2026.
Sekda Barru, Andi Syarifuddin, menyampaikan bahwa evaluasi secara berkala diperlukan untuk melihat progres yang telah dicapai sekaligus mengidentifikasi berbagai hal yang masih perlu diperbaiki.
Menurutnya, strategi pencapaian UHC tidak hanya berkaitan dengan peningkatan cakupan kepesertaan, tetapi juga memastikan data kepesertaan akurat dan setiap segmen peserta ditempatkan sesuai dengan kondisi dan ketentuannya.
Baca Juga : Dukung Gerakan Lingkungan, Pemkab Barru Sambut Baik Kemah Bakti Lingkungan Hidup Sulsel 2026
“Forum ini menjadi ruang untuk kita mengevaluasi capaian, mempelajari data, kemudian berdiskusi dan merencanakan langkah-langkah perbaikan yang harus dilakukan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya optimalisasi kepesertaan yang menjadi tanggungan pemerintah pusat melalui segmen PBI Jaminan Kesehatan. Hal tersebut dinilai dapat membantu mengurangi beban pembiayaan yang harus ditanggung pemerintah daerah melalui APBD.
Selain itu, pemerintah daerah bersama BPJS Kesehatan akan terus melakukan evaluasi terhadap segmen kepesertaan lainnya, termasuk memastikan masyarakat yang sudah memenuhi kriteria untuk masuk pada segmen kepesertaan tertentu tidak seluruhnya menjadi tanggungan pemerintah daerah.
Baca Juga : Integrasikan NIB-NOP, Pemkab Barru dan BPN Perkuat Data Pertanahan untuk Dongkrak Pendapatan Daerah
“Data harus terus kita perbaiki dan kita sesuaikan. Ini penting agar pembiayaan jaminan kesehatan lebih efektif dan tepat sasaran,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Andi Syarifuddin juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Barru untuk mempertahankan capaian UHC. Ia menyebutkan bahwa dukungan anggaran untuk keberlanjutan program jaminan kesehatan telah menjadi perhatian pemerintah daerah dalam perubahan anggaran tahun 2026.
“Kita tetap berkomitmen bagaimana jaminan kesehatan ini bisa kita pertahankan. Ini merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Barru untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat,” katanya.
Pada kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Addendum Rencana Kerja antara Pemerintah Kabupaten Barru dengan BPJS Kesehatan Cabang Parepare tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Kabupaten Barru dalam rangka Universal Health Coverage.
Penandatanganan addendum tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan keberlanjutan penyelenggaraan JKN di Kabupaten Barru sekaligus memperkuat kerja sama antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan.
Ia berharap sinergi antara Pemerintah Kabupaten Barru, BPJS Kesehatan, serta seluruh OPD terkait dapat terus diperkuat, terutama dalam pemutakhiran data, pengelolaan kepesertaan, dan penyusunan strategi untuk menjaga capaian UHC.
Baca Juga : Barru Naikkan Status Jadi Tanggap Darurat Bencana, Krisis Air hingga Ancaman Banjir Jadi Perhatian
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Parepare, Dr. Muh. Ali, menyampaikan pentingnya komunikasi dan koordinasi antara BPJS Kesehatan dengan pemerintah daerah dalam memastikan keberlanjutan kepesertaan JKN serta memperluas perlindungan jaminan kesehatan bagi masyarakat.
Forum komunikasi tersebut kemudian dibuka secara resmi oleh Sekda Kabupaten Barru sebagai bagian dari rangkaian evaluasi dan penguatan strategi pencapaian UHC Tahap II Tahun 2026.
