ABATANEWS, JAKARTA – Penjabat (Pj) Gubernur Gorontalo Rudy Salahuddin kembali memaparkan 10 program prioritas sebagai bahan evaluasi kinerja Penjabat Gubernur oleh Irjen Kemendagri, yang berlangsung di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (19/11/2024).
10 program prioritas yang dibawakan di depan para evaluator yang dilengkapi dengan lampiran indikator kinerja tersebut terdiri dari pemaparan tentang inflasi, stunting, BUMD, layanan publik, pengangguran dan kemiskinan ekstrim. Dilanjutkan dengan kesehatan, penyerpan anggaran, kegiatan unggulan, serta perizinan. Penyampaian terkait kesiapan Pilkada juga menjadi laporannya.
Untuk angka pengagguran disampaikannya menjadi fokus, karena pada triwulan pertama Februari 2024, di mana jumlah penduduk yang pengangguran mencapai 3,05 persen. Untuk itu, Pj Rudy memaparkan upaya apa saja yang akan dilakukan oleh pemerintah provinsi. Diantaranya, penetapan UMP tahun 2025 melalui SK Gubernur, pemagangan dalam dan luar negeri dengan target 200 dan 150 pekerja. Pelatihan bagi pencari kerja dengan sumber dana APBD 30 orang dan APBN 144 orang.
Baca Juga : Pemprov Kaltara Kunjungi Inspektorat Gorontalo Untuk Studi MPKD
“Kami juga membentuk TKDV (Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi) dengan tujuan mensinergikan pendidikan dan pelatihan vokasi dengan kebutuhan perusahaan. Juga meningkatkan kerjasama antara P4MI Gorontalo dengan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo terkait medical check up calon pekerja migran Indonesia asal dari Gorontalo,” ujar Rudy.
Terkait kesiapan Pilkada, Deputi IV Kemenko RI itu menyebut beberapa hari lalu telah menyampaikan langsung kesiapan di Provinsi Gorontalo kepada Wakil Mendagri saat kunjungannya ke Gorontalo. Tetapi kembali dilaporkan bahwa Provinsi Gorontalo telah melakukan apel kesiapan kampanye, dan dipastikan 100 persen logistik Pilkada saat sudah ada di Gorontalo.
“Untuk BUMD memang menjadi perhatian kami semua. Kami ingin membangkitkan BUMD ini. Selanjutnya kami juga tetap akan fokus dalam empat hal yang di amanahkan pak Mendagri, yaitu pengendalian inflasi, penurunan tengkes, penurunan kemiskinan ekstrem dan menjaga stabilitas politik di daerah terkait pilkada,” tandasnya.
Kehadiran Pj Gubernur di kantor Kemendagri turut didampingi Sekretaris Daerah Sofian Ibrahim, Kepala Badan Keuangan provinsi Sukril Gobel serta Inspektorat provinsi Misranda Nalole.
