ABATANEWS, SEOUL – Pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol oleh Majelis Nasional Korea Selatan memicu gejolak politik sekaligus perdebatan tajam di masyarakat.
Dengan 204 dari 300 anggota parlemen mendukung langkah ini, keputusan tersebut mencerminkan ketegangan yang telah lama mengakar antara pemerintah dan oposisi.
Namun, proses pemakzulan belum selesai karena Mahkamah Konstitusi masih harus memutuskan keabsahan langkah tersebut dalam waktu 180 hari.
Baca Juga : Kejaksaan Korsel Tersangkakan Presiden Yoon Suk Yeol Buntut Status Darurat Militer
Langkah pemakzulan Yoon dilakukan setelah pengumuman darurat militer kontroversial yang sempat membuat geger negara tersebut.
Meski darurat militer tersebut kemudian dibatalkan, oposisi tetap menuduh Yoon melakukan pemberontakan terhadap konstitusi.
Saat ini, Perdana Menteri Han Duck-soo menjabat sebagai Presiden sementara hingga Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan final.
Baca Juga : Gagal Dimakzulkan, Presiden Korea Selatan Dikabarkan Akan Mundur
Proses ini juga menandai babak baru dalam sejarah politik Korea Selatan. Jika Mahkamah Konstitusi mendukung pemakzulan, Yoon akan menjadi Presiden kedua dalam sejarah Korea Selatan yang berhasil dimakzulkan setelah Park Geun-hye pada 2017.
Di tengah drama politik ini, masyarakat Korea Selatan terbelah. Di luar gedung parlemen, sekitar 200.000 orang berkumpul untuk merayakan pemakzulan sebagai “kemenangan rakyat”, seperti yang diungkapkan pemimpin fraksi Partai Demokrat, Park Chan-dae.
“Pemakzulan hari ini adalah kemenangan besar rakyat,” ujarnya.
Baca Juga : Partai Penguasa Gagalkan Pemakzulan Presiden Korea Selatan
Namun, tak jauh dari lokasi itu, sekitar 30.000 pendukung Yoon juga menggelar aksi dengan mengibarkan bendera Korea Selatan dan Amerika Serikat, menyanyikan lagu-lagu patriotik sebagai bentuk dukungan bagi Presiden.
Upaya pemakzulan ini sebenarnya bukan kali pertama. Sebelumnya, upaya serupa sempat gagal karena tidak memenuhi kuorum.
Namun kali ini, oposisi berhasil menggalang dukungan yang cukup untuk meloloskan pemungutan suara.
Baca Juga : Mantan Presiden Korsel Jadi Tersangka Suap Lantaran Bantu Menantunya Dapat Kerjaan
Tantangan selanjutnya adalah bagaimana Mahkamah Konstitusi akan memutuskan isu ini, yang tentunya akan berdampak besar pada stabilitas politik dan masa depan Korea Selatan.
