ABATANEWS, JAKARTA — Presiden Joko Widodo akan mengevaluasi perihal penempatan perwira tinggi di jabatan struktural sipil.
Hal ini buntut dari tersangkanya dua anggota TNI aktif yang kini menjabat di Basarnas RI.
“Semuanya akan dievaluasi. Bukan cuma soal itu (penempatan perwira tinggi),” kata Jokowi kepada wartawan di Sodetan Sungai Ciliwung, Jakarta, pada Senin (31/7/2023).
Baca Juga : Jokowi Teken Perpres Jaminan Kesehatan Seumur Hidup Bagi Mantan Menterinya
Menurut Presiden Jokowi, evaluasi yang terpenting ialah bagaimana cara menghentikan praktik korupsi yang masih kerap terjadi di lembaga pemerintahan, baik struktural maupun non-struktural.
“Karena kita tidak mau lagi di tempat-tempat yang sangat penting terjadi penyelewengan, terjadi korupsi,” tegasnya.
Sementara, perihal terjadinya miskoordinasi terkait penetapan tersangka dua pejabat Basarnas RI oleh KPK, juga turut ditanggapi Presiden Jokowi.
Baca Juga : Berikut Agenda Presiden Jokowi Jelang Purnatugas, Akan ke IKN Besok
“Menurut saya, masalah koordinasi ya, masalah kooridnasi yang harus dilakukan semua instansi sesuai dengan kewenangan masing-masing menurut aturan. Sudah, kalau itu dilakukan, rampung,” pungkas Mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Seperti diketahui, petinggi di Basarnas RI yang dijadikan tersangka kasus suap oleh KPK, yakni Henri Alfiandi (Kepala Basarnas RI). Penetapan ini tersangka ini sempat menuai polemik lantaran KPK tak melakukan koordinasi dengan pihak TNI.
