ABATANEWS, JAKARTA — PKB memastikan akan meninggalkan koalisi dengan Partai Gerindra, bila Prabowo Subianto tak menggandeng Muhaimin Iskandar sebagai cawapres.
Seperti diketahui, Gerindra dan PKB telah membangun kerja sama politik sejak Agustus 2022 lalu. Lalu diperbarui dengan kerja sama politik bersama Golkar dan Gerindra pada awal Agustus lalu.
Wasekjen PKB Syaiful Huda mengatakan, hal wajar bila PKB harus bersikap demikian. Sebab, PKB lewat muktamarnya, telah memandatkan ketua umumnya, Muhaimin Iskandar untuk masuk dalam gelanggang politik pada Pilpres 2014 lalu, meski hanya sebagai cawapres.
Baca Juga : Temui Sekjen PBB, Prabowo Tegaskan Komitmen Indonesia pada Energi Terbarukan
“Itu sih karena konsekuensi logis ya, Muktamar memandatkan Gus Imin harus maju dalam Pilpres 2024 baik sebagai capres maupun cawapres,” kata Huda di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/8).
Itu merupakan proposal tunggal PKB. Dengan siapapun PKB berkoalisi, Cak Imin harus menjadi capres atau cawapres. “Kita masih yakinlah Gerindra masih akan ambil Cak Imin sebagai cawapres,” kata Huda.
Kepercayaan diri PKB itu berdasarkan pengalaman Prabowo Subianto kalah dua kali di Pilpres 2014 dan 2019. Kekalahan Prabowo karena kurangnya representasi kader NU. Sementara lawannya Joko Widodo menggunakan representasi nasionalis religius NU seperti ketika menggandeng Ma’ruf Amin di Pilpres 2019.
Baca Juga : Tiga Hal Yang Disampaikan Presiden Prabowo di APEC Peru
“Itulah kalau kita refleksikan kenapa Pak Prabowo kalah dua kali pilpres, karena menempatkan cawapres bukan sebagai representasi dan sebagai politik representasi, politik representasi kan isinya kan value sosial value yang ideologis yang punya basis massa yang jelas,” katanya.
“Dan itu yang sampaikan oleh Cak Imin ketika itu, bagusnya Pak Prabowo memang memilih sosok yang ideologis dan kekuatan politik partai yang ideologis, dan itu PKB,” tegas Huda.
