ABATANEWS, MAKASSAR – Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Darmawan Bintang, membuka secara resmi Rapat Koordinasi (Rakor) Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Setda Pemprov Sulsel. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Four Point by Sheraton Makassar, Selasa (18/7/2023).
Kegiatan ini diikuti para Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kota se Sulsel, Kepala UKPBJ Kabupaten Kota se Sulsel, Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemprov Sulsel, dan pimpinan Bank Sulselbar.
Baca Juga : Semangat Ribuan Warga Bulukumba Hadiri Kampanye Andi Sudirman
Dalam sambutannya mewakili Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Darmawan Bintang meminta kepada seluruh Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UPKB) Biro Pengadaan Barang Jasa Sulsel agar terus bekerja dan berinovasi. Sehingga, dapat berjalan secara efektif, efisien dan akuntabel.
Ia mengungkapkan, hasil Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) kementerian lembaga dan pemerintah daerah, sementara ini Pemprov Sulsel memiliki skor 76,33 dan berarti bernilai baik.
“Begitu juga dalam dua tahun terakhir ini, Sulawesi Selatan mendapatkan peringkat baik,” lanjut Andi Darmawan.
Baca Juga : Teruji Bisa Mengayomi dan Plural, Komunitas Tionghoa di Sulsel Kembali Dukung Andalan Hati
Dalam proses e-katalog, Andi Darmawan menjelaskan, Pemprov Sulsel sudah lebih memberdayakan penyedia lokal pada katalog elektronik lokal. Pada katalog lokal, Pemprov Sulsel memiliki jumlah transaksi senilai Rp824 miliar.
“Dalam tahun ini transaksi di aplikasi bajubodo sudah 5.261 ribu transaksi dengan nilai Rp27 miliar. Bajubodo ini sudah memakai tanda tangan elektronik dan pembayaran digital melalui payment Bank Sulselbar,” jelasnya.
Menurutnya dia, semua akan tercapai jika ada kemauan dan kesanggupan. “Jadi tidak hanya diperlukan orang yang pintar, tapi memiliki kemauan untuk bekerja keras,” lanjutnya.
Baca Juga : Eks Bupati Tana Toraja Theofilus All Out Menangkan Andalan Hati: Pasangan Ideal Pimpin Sulsel
Hadir dalam acara tersebut, Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM LKPP RI, Ir. Sultan Suangkupon Lubis, serta Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan LKPP RI, Patria Susanto.
