ABATANEWS, JAKARTA – Pj Sekds Provinsi Gorontalo Syukri Botutihe menghadiri acara pebukaan Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Tema yang diusung dalam rapat ini adalah “Peran dan Komitmen Pemerintah Daerah, dalam Pelaksanaan serta Penghargaan Program JKN sesuai Permendagri Nomor 84 Tahun 2022″.
Acara yang berlangsung secara Hybrid itu terlaksana di Flores Ballroom & Promenade Hotel Borobudur Jakarta, Senin (1/11/2022).
Menurut Pj Sekda Syukri Botutihe, JKN ini adalah merupakan urusan wajib yang harus dipenuhi.
Oleh sebab itu Sekda bersama teman-teman TAPD bersama Penjagub Gorontalo tentunya wajib mengalokasikan anggaran untuk menunjang program ini.
Karena, kalau tidak demikian cakupan jaminan kesehatan tidak akan bisa terpenuhi.
Baca Juga : Rudy Salahuddin Paparkan 10 Program Prioritas Penjabat Gubernur di Kemendagri
“Alhamdulillah tadi berbincang-bincang dengan teman-teman, Provinsi Gorontalo sudah memenuhi kriteria yang diharapakan. Artinya, cakupannya sudah cukup,” kata Syukri.
Lebih lanjut ia menyampaikan mengenai teknis pelayanan, akan dikomunikasikan dengan instansi terkait misalnya Dinas Kesehatan, kemudian dari BPJS termasuk pihak Rumah Sakit.
“Jadi, harus ada kelaborasi antara Pemerintah Daerah, BPJS dan stakeholder lainnya untuk mengatasi apabila ada keluhan-keluhan dari masyarakat. Harapannya ini harus kita tunjang karena ini adalah merupakan amanah undang-undang dan kita sama-sama harus penuhi amanah tersebut,” tandasnya.
Baca Juga : Pemprov Kaltara Kunjungi Inspektorat Gorontalo Untuk Studi MPKD
Rakor ini dihadiri langsung Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan, Deputi II Pembangunan Manusia, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta Sekretariat Kabinet RI Yuli Hartono dan teamu undangan lainnya.
