ABATANEWS, MAKASSAR – Penjabat Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Darmawan Bintang, menghadiri Forum Komunikasi Koordinasi Pemangku Kepentingan Utama Tahap Pertama Dalam Rangka Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), di Toraja Room, Kantor Gubernur Sulsel, Senin, 12 Juni 2023.
Andi Darmawan mengatakan, pertemuan tersebut membahas beberapa persoalan terkait dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakat dan juga terkait dengan pencapaian Universal Health Coverage (UHC) di Sulsel.
Pasalnya, ada tiga kabupaten di Sulsel yang belum mencapai target UHC. Yakni Kabupaten Pinrang, Kabupaten Bulukumba, dan Kabupaten Gowa. Meski begitu, Andi Darmawan menargetkan ketiga daerah ini bisa mencapai target UHC pada tahun ini.
Baca Juga : Pemprov Sulsel Raih Zona Hijau dan Opini Kualitas Tertinggi atas Kepatuhan Pelayanan Publik
“Insya Allah tahun ini sudah UHC semua. Dengan demikian apa yang menjadi keinginan kita, semua kabupaten tidak ada lagi yang tidak mengcover dalam hal pelayanan kesehatan,” jelasnya.
Hal tersebut, kata Andi Darmawan, juga berkaitan dengan keinginan Gubernur Sulsel yang telah menaruh perhatian sangat besar agar seluruh masyarakat tercover pelayanan kesehatan.
Beberapa waktu lalu, lanjutnya, gubernur sudah memberikan tambahan pembiayaan untuk masyarakat melalui Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) bagi masyarakat miskin.
Baca Juga : Pastikan Layanan Sesuai Aturan, Komisi IX DPR RI Tinjau RS Kemenkes Makassar
“Dengan demikian, harapan kita terutama bagi masyarakat miskin itu sudah tidak ada lagi yang mengeluh berkaitan dengan pelayan kesehatan,” ungkapnya.
Terkait dengan kepesertaan, Andi Darmawan mengaku juga menjadi pembahasan dalam pertemuannya dengan pihak BPJS Kesehatan. Terutama berkaitan dengan kepesertaan untuk tenaga kerja.
“Yang kita rapatkan tadi bagaimana agar kepesertaan BPJS Kesehatan bisa ditingkatkan, terutama di tenaga kerja. Sebagai contoh, kemudian potensi-potensi yang biasa muncul tadi dikatakan bahwa ada yang belum memenuhi syarat dalam lima komponen terutama di ASN. Tetapi ada simpang siur bagaimana dalam hal melakukan penilaian untuk mengintegrasikan lima komponen itu terutama penggajian ASN. Itu akan ditindak lanjuti,” terangnya.
Baca Juga : Pemprov Sulsel Siap Dukung Program Makan Bergizi Gratis
Selain itu, Andi Darmawan juga menegaskan, membahas berbagai permasalahan terkait dengan peserta yang belum mempunyai NIK (Nomor Induk Kependudukan), kepesertaan ganda, dan peserta yang sudah meninggal dunia tapi masih mendapatkan PBI.
“Bagaimana pencatatan ini bisa updating setiap saat sehingga pendataan ganda dan yang meninggal tadi itu bisa kita atasi . Kita berharap ada kerjasama terutama bagi instansi pemerintah provinsi maupun kabupaten dalam hal mengatasi persoalan itu, bagaimana meningkatkan kepesertaan JKN dan yang paling penting dari semua ini, kalau itu terlaksana maka efektifitas dan efisiensi pembiayaan pelayanan kesehatan itu bisa tercapai,” tegasnya.
Sementara itu, Asisten Deputi Kepesertaan dan Mutu Layanan BPJS Kesehatan Wilayah IX Sulsel, Sulbar, Sultra, Maluku, Yusrizal, menjelaskan, dalam pertemuan itu pihaknya menyampaikan dan berdiskusi dengan Pj Sekda terkait capaian peserta saat ini.
Baca Juga : Wapres Gibran Tinjau Makan Bergizi Gratis di Maros, Siapkan 800 Pax Makanan
Mengingat, kata Yusrizal, masih ada tiga kabupaten di Provinsi Sulsel yang belum mencapai di angka 95 persen kepesertaannya dalam UHC dibandingkan jumlah penduduk. Ketiganya, yaitu Kabupaten Pinrang, Kabupaten Bulukumba, dan Kabupaten Gowa.
“Dari Pak Sekda sendiri tadi menyampaikan harapannya di tahun ini bisa mencapai di atas 95 persen, sehingga semua bisa masuk dalam kategori UHC,” ucapnya.
Yusrizal juga mengatakan, ada beberapa hal yang didiskusikan. Diantaranya, pemerintah daerah mendukung ketersediaan data pemberi kerja untuk dipastikan terdata 100 persen sehingga membantu dalam pencapaian UHC.
Baca Juga : Realisasi Investasi Sulsel Tahun 2024 Baru Tembus Rp 9 Triliun
Ia menambahkan, pembahasan lain dalam pertemuan tersebut juga terkait upaya meningkatkan mutu layanan di fasilitas kesehatan, baik pelayanan kesehatan tingkat pertama maupun tingkat lanjutan.
