ABATANEWS, MAKASSAR – Penjabat Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Bahtiar Baharuddin, berharap inovasi Pemerintah Takalar soal aplikasi Inzting stunting jadi aplikasi nasional.
“Nah kalau ini dilakukan, ini bisa menjadi aplikasi stunting karena dia lebih banyak datanya. Justru ini bisa menjadi aplikasi nasional, ini karya anak-anak Sulsel,” kata Bahtiar usai menyampaikan arahan dalam acara Coffee Morning bersama Kepala Daerah se-Sulsel dan seluruh Kepala OPD lingkup Pemprov Sulsel, di Baruga Karaeng Pattingalloang, Kamis, 5 Oktober 2023.
Bahtiar mengaku, selama ini yang dikenal adalah Sumedang yang memiliki aplikasi stunting. Sampai Bupatinya kemana-kemana seluruh Indonesia menjelaskan bagaimana aplikasi stuntingnya.
Baca Juga : Pj Ketua TP PKK Takalar Hadiri Rapat Koordinasi Nasional TP PKK Tahun 2024
“Ini Pak Pj Bupati Takalar juga adalah Kepala Balitbangda Sulsel, beliau dengan timnya di Takalar justru menciptakan aplikasi empat kali lebih baik dari Sumedang,” lanjutnya.
Menurut dia, memperbaiki daerah seperti di Sulsel ini cukup disentuh dari perencanaan, manajemen dan administrasi yang perlu ditata dengan baik.
Selain akan menjadi acuan daerah lain secara nasional, aplikasi Inzting stunting akan dijadikan aplikasi permanen bagi seluruh daerah di Sulsel. Sementara untuk pendanaannya, akan dibiayai dari APBD Sulsel.
Baca Juga : Pemprov Sulsel Raih Zona Hijau dan Opini Kualitas Tertinggi atas Kepatuhan Pelayanan Publik
“Ini saya pastikan aplikasi Inzting ini akan menjadi aplikasi permanen seluruh Pemda Kabupaten Kota se-Sulsel dan di provinsi, nanti kami dari provinsi membiayai, kemudian akan dirilis menjadi aplikasi nasional,” bebernya.
Selain itu, dirinya berharap aplikasi tersebut bisa berbasis data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan bekerjasama Dinas Dukcapil masing-masing Kabupaten Kota se-Sulsel.
“Semua data sudah berbasis NIK, jadi mulai besok soal stunting sudah harus berbasis NIK. Selama ini belum berbasis NIK, tapi sekarang sudah berbasis NIK dan pastikan bekerjasama dengan Dinas Dukcapil untuk pendataan,” pungkasnya.
Baca Juga : Naik 1 Tingkat, Pemkab Takalar Dapat Penilaian Zona Hijau Dalam Pelayanan Publik Dari Ombudsman RI
Turut hadir dalam acara tersebut, Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi, Pj Bupati Takalar, Pj Wali Kota Palopo, perwakilan kepala daerah se-Sulsel, dan Kepala OPD lingkup Pemprov Sulsel.
