ABATANEWS, GORONTALO – Pj Gubernur Gorontalo Rudy Salahuddin menekankan pentingnya penyelarasan perencanaan pembangunan, penyelarasan sasaran strategi dan arah kebijakan program dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026. Hal ini disampaikannya saat membuka Forum Konsultasi Publik, di Ballroom BAPPEDA , Senin (17/2/2025).
Evaluasi berkelanjutan terhadap dokumen perencanaan pembangunan, seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dinilai krusial untuk memastikan kebijakan tetap relevan dengan tantangan zaman. Hal ini disampaikan oleh Rudy dalam Forum Konsultasi Publik RKPD 2026 yang berlangsung di Gorontalo.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak bisa dicapai dengan pendekatan yang stagnan. Diperlukan inovasi, eksperimen, dan evaluasi berkelanjutan agar setiap kebijakan dan strategi yang diterapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif.
Baca Juga : Gusnar Ismail-Idah Syahidah Resmi Jadi Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Periode 2025-2030
“Penting untuk memanfaatkan tahapan perencanaan ini dengan sebaik-baiknya melalui sinergi antara program pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Kita harus memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan lebih komprehensif dan inklusif,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya alokasi anggaran yang lebih adil, terutama dalam menghadapi pemotongan anggaran yang bervariasi di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Menurutnya, ketimpangan dalam distribusi anggaran bisa berdampak pada efektivitas pembangunan.
Lebih lanjut, Rudy berharap forum perencanaan ini bisa menjadi wadah bagi semua pihak untuk memberikan masukan konstruktif demi penyempurnaan kebijakan pembangunan ke depan. Ia menekankan bahwa pembangunan harus dikawal bersama agar dapat mencapai hasil optimal yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Gorontalo.
Baca Juga : BDPKN Bali Gelar Pelatihan Penghitungan Kerugian Negara untuk Inspektorat Gorontalo
Sebagai agenda rutin tahunan, Forum Konsultasi Publik RKPD 2026 berperan penting dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan. Dokumen ini nantinya akan menjadi pedoman dalam menerjemahkan rencana pembangunan jangka menengah daerah ke dalam program konkret yang terukur dan tepat sasaran.
