ABATANEWS.COM – Isu Politik Identifikasi nyatanya masih digunakan pada pelaksanaan Pemilu 2024. Namun, penggunaan cara tersebut dianggap tidak terlalu berdampak buruk ketimbang Pemilu sebelumnya.
Staf Khusus Menteri Agama Bidang Media dan Komunikasi Publik Wibowo Prasetyo menilai gesekan yang terjadi karena politik identitas selama pemilu 2024 bisa diminimalisir. Menurutnya, pemilu kali ini berjalan damai dan menyenangkan.
“Saya kira residu atau perpecahan akibat perbedaan dan politik identitas pada pesta demokrasi kali ini sangat kecil. Pada tahun ini saya lihat baik baik saja, tidak ada yang signifikan dalam menggunakan identitas keagamaan,” ungkapnya pada media gathering Balitbangdiklat di Jakarta, Senin (4/3/2024).
Baca Juga : Dipecat dari Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari: Terimakasih Telah Bebaskan Saya
Menurut Wibowo, konsep moderasi beragama sudah menyatu dengan masyarakat Indonesia. Masyarakat dinilai sudah semakin dewasa.
Sehingga imbauan yang telah disampaikan Menteri Agama terkait tidak menggunakan politik identitas pada pesta demokrasi kali ini sampai pada masyarakat.
Ia mencontohkan, bahwa Menag juga mengeluarkan surat edaran terkait khotib jumat yang diimbau untuk menyebarkan pesan-pesan kedamaian menjelang pemilu.
Baca Juga : Terbukti Lakukan Tindak Asusila, DKPP Pecat Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari
“Itu salah satunya dari Bimas Islam, bimas-bimas yang lain juga melakukan hal yang sama guna menjaga kedamaian saat pemilu,” uca Wibowo.
“Imbauan yang disamapaikan pak Mentari saya rasa mengena di masyarakat. Buktinya tidak ada satu pun yang perlu dikhawatirkan, dan saya rasa semuanya masih dalam batas normal,” ungkapnya.
Hal yang sama juga diungkapkan Kepala Badan Litbang dan Diklat kemenag Amien Suyitno. Ia mengatakan bahwa sejak 2022 Menag sudah mengimbau kepada seluruh jajarannya agar bersuara tunggal melawan politik identitas.
Baca Juga : Megawati Soroti Dugaan Kecurangan Pemilu Secara TSM
“Akhirnya kita membuat outlook yang salah satunya adalah bagaimana menekan politik identitas dengan program yang beringan dengan apa yang sudah dilakukan Balitbang Diklat,” jelasnya.
“Suka tidak suka terbukti, tahun 2024 nyaris tidak ada satu pun politik identitas. Artinya, gerakan Gusmen itu berdampak terhadap suasana pemilu 2024. Kondisi ini jauh berbeda dengan 2019. Saya yakin ada korelasinya kebijakan Menteri dengan suasana 2024 dan kegiatan moderasi beragama yang sedang terjadi,” ujarnya.
