ABATANEWS, GORONTALO – Serapan anggaran Pemerintah Provinsi Gorontalo, terus mendapat perhatian serius Penjabat Gubernur Hamka Hendra Noer.
Memasuki akhir tahun 2022, Hamka meminta seluruh pimpinan OPD untuk segera menggenjot dan merealisasikan anggaran.
Hal ini kembali ditegaskan Hamka saat memimpin rapat bersama seluruh pimpinan OPD, Jumat (9/12/2022) di Aula Rujab Wakil Gubernur.
Sebagaimana yang disampaikan Kepala Biro Pemerintahan dan Ekonomi Pembangunan Sultan Kalupe, penyerapan anggaran sampai dengan 9 Desember sebesar 76,98 persen.
Dengan demikian menurut Hamka hal ini masih di bawah target yang diharapkan pada November 2022, yang seharusnya berada di angka 80 persen.
“Ini artinya banyak program atau kegiatan yang belum terlaksana sesuai target. OPD-OPD yang belum melampaui target, sebelum tanggal 15 Desember harus bisa capai di angka 80 persen. Tentu ini perlu kerja ekstra dari pimpinan OPD, tolong setiap hari dipacu serapan anggarannya,” kata Hamka.
Baca Juga : Rudy Salahuddin Paparkan 10 Program Prioritas Penjabat Gubernur di Kemendagri
Untuk meraih angka 80 persen, dibutuhkan penggunaan anggaran sekitar Rp 61 miliar.
Adapun beberapa OPD yang masih menyisakan anggaran yang cukup besar adalah Dikbudpora, Dinas PUPR, Badan Keuangan, Dinas Kesehatan dan Sekretariat DPRD.
Ada pula RS Ainun Habibie, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kominfo dan Biro Umum.
Baca Juga : Pemprov Kaltara Kunjungi Inspektorat Gorontalo Untuk Studi MPKD
“Contohnya PU dan Dikbudpora segera percepat paket pekerjaan, baik yang bersumber dari dana APBD, DAK dan APBD-P, maupun paket pekerjaan yang dibiayai melalui PEN. Jika ada hal-hal yang krusial segera selesaikan, sehingga serapan anggaran dapat dioptimalkan,” ujar Hamka
Namun Hamka juga berterima kasih kepada pimpinan OPD yang telah ikut bekerja keras menjaga inflasi Provinsi Gorontalo.
Beberapa upaya yang telah (atau) akan dilakukan hingga akhir 2022 untuk menjaga stabilitas inflasi yaitu, gerakan masyarakat menanam cabai, pelaksanaan operasi pasar murah di Kabupaten/Kota.
Kemudian operasi pasar murah yang dilaksanakan oleh Dinas Kumperindag, serta penyerahan BLP3G Bantuan Langsung Pangan (Bansos).
“Hal ini penting karena setiap minggu di evaluasi oleh Menteri dalam negeri. Begitu Pula dengan realisasi anggaran kita. Sekali lagi saya harapkan tuntaskan semua sebelum batas waktu,” tandasnya.
