ABATANEWS, MAKASSAR — Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, mewakili Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi, membuka acara Musyawarah Daerah Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Sulsel di Claro Hotel Makassar, Jumat, 19 Desember 2025.
Untuk diketahui, KPPI merupakan sarana untuk memperjuangkan hak-hak perempuan di bidang politik, penegakan keadilan, kebenaran, serta etika dalam berpolitik.
KPPI Sulsel merancang program pendidikan dan pelatihan politik, kajian tentang permasalahan politik, studi kelayakan, advokasi, pengabdian masyarakat, membangun jaringan kerja, membangun opini publik, serta mensosialisasikan kepada masyarakat.
Baca Juga : Bupati Luwu Utara Apresiasi Gubernur Sulsel atas Bantuan Rp9,5 Miliar Perbaikan Jalan
Dalam sambutannya, disampaikan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi tantangan serius dalam pembangunan.
Kekerasan tidak hanya melukai secara fisik dan psikis, tetapi juga menghambat partisipasi perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam dunia kerja dan ruang pengambilan keputusan politik.
Kondisi ini menegaskan pentingnya kehadiran perempuan dalam proses pengambilan kebijakan, khususnya kebijakan yang berpihak pada perlindungan perempuan dan anak.
Baca Juga : 250 Kuota Penumpang, Pemprov Sulsel Siapkan 7 Armada Bus Angkutan Gratis Nataru
“Peran perempuan di lembaga legislatif dan ruang-ruang pengambilan keputusan menjadi sangat strategis. Perempuan tidak hanya hadir untuk memenuhi angka keterwakilan, tetapi membawa perspektif pengalaman hidup perempuan ke dalam proses penyusunan kebijakan,” sebutnya.
“Kehadiran perempuan di parlemen dan struktur politik akan sangat menentukan lahirnya regulasi dan penganggaran yang responsif terhadap isu perlindungan perempuan dan anak, penguatan keluarga, serta pencegahan kekerasan,” ungkapnya.
Upaya memperkuat peran perempuan dalam pembangunan juga tercermin dalam Indeks Pemberdayaan Gender. Pada tahun 2024, nilai Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Sulawesi Selatan tercatat sebesar 75,25.
Baca Juga : Gubernur Andi Sudirman Apresiasi Tim Medis Sulsel dan Andalan Peduli Usai Misi Kemanusiaan di Aceh
Angka ini menunjukkan dinamika positif dalam pemberdayaan perempuan. Namun demikian, keterwakilan perempuan di parlemen justru berada pada kisaran 25,00 persen. Fakta ini menjadi tantangan bersama yang harus dijawab melalui penguatan kapasitas, solidaritas, dan konsolidasi politik perempuan, salah satunya melalui KPPI.
Oleh karena itu, kata dia, melalui KPPI sebagai wadah lintas partai politik memiliki peran strategis dalam mendorong lahirnya kader-kader perempuan yang berintegritas, berkapasitas, dan berorientasi pada kepentingan publik.
KPPI dapat menjadi ruang pembelajaran politik, penguatan jejaring, serta advokasi kebijakan yang berkeadilan gender. Melalui KPPI, perempuan dapat saling menguatkan, bukan saling meniadakan, karena politik perempuan pada hakikatnya adalah politik kolaborasi untuk kepentingan yang lebih besar.
Baca Juga : Gubernur Sulsel Serahkan Bantuan Rp 325 Juta untuk Korban Angin Puting Beliung di Pinrang
Lanjutnya, bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memandang KPPI sebagai mitra strategis dalam mendorong pembangunan yang berkeadilan gender.
Sinergi antara pemerintah daerah, legislatif, partai politik, dan organisasi perempuan menjadi kunci untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik sekaligus memperkuat agenda perlindungan perempuan dan anak.
“Saya berharap Musyawarah Daerah ini dapat melahirkan kepemimpinan yang solid, program kerja yang visioner, serta rekomendasi strategis yang mampu mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan, baik di tingkat daerah maupun nasional,” pungkasnya.
Baca Juga : Pemprov Sulsel Perkuat Intervensi Stunting Terpadu di Kabupaten Enrekang
Wakil Ketua Bidang Organisasi DPP KPPI, Athea Sarastiani, mengatakan bahwa Presidium KPPI mengajak seluruh panitia dan anggota KPPI di Sulawesi Selatan untuk mempersiapkan Musda ini dengan sebaik-baiknya.
“Bersama kita jadikan Musda ini sebagai langkah besar untuk memperkuat peran perempuan dalam organisasi dan masyarakat secara keseluruhan,” tuturnya.
Ketua DPD KPPI Sulsel yang juga selaku Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi, berharap KPPI ke depannya akan lebih banyak menyentuh program-program persoalan perempuan dan anak.
Baca Juga : Tim Medis Sulsel Telah Layani 2.177 Pasien di Aceh Tamiang Selama Tanggap Darurat
“Saya yakin dan percaya bahwa insya Allah ketua dan kepengurusan kaukus berikutnya akan memberikan warna yang berbeda untuk Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya para politisi perempuan yang berhimpun di kaukus ini,” katanya.
“Kami di sini boleh berbeda warna, kadang-kadang kami harus berada di persimpangan jalan yang berbeda dalam keputusan-keputusan politik. Tetapi satu yang menyatukan kami adalah bahwa sebagai sesama perempuan, kita harus saling membanggakan satu sama lain dan saling membesarkan hati kita di tengah gempuran politisi pria yang begitu mendominasi, baik di parlemen tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun di pusat,” pungkasnya.
Melalui KPPI, kata dia, dapat menjadi wadah untuk sama-sama bertukar pikiran dan juga membangun regulasi apa yang tepat untuk bisa semakin menempatkan perempuan pada posisi yang terbaik di bidang politik. (*)
