ABATANEWS, MAKASSAR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) menyambut baik diseminasi hasil sementara pengukuran Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD) Provinsi dan Kabupaten Kota dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Hal tersebut disampaikan, Asisten II Pemprov Sulsel, dr. Ichsan Mustari, dalam sambutannya saat mewakili Penjabat Sekprov Sulsel, Andi Darmawan Bintang, dalam acara seri diseminasi hasil sementara pengukuran ITKPD Mendagri.
Ia menjelaskan, ITKPD untuk mengukur indeks pekerjaan pemerintahan dan bagaimana melihat mutu.
Baca Juga : Pemprov Sulsel Raih Zona Hijau dan Opini Kualitas Tertinggi atas Kepatuhan Pelayanan Publik
“Harus ada standar bagaimana kita melihat pemerintahan, indeks itu sangat penting untuk mengukur pemerintahan itu sendiri. Dan bagaimana pemamfaatan dengan baik, jangan hanya sebagai hukuman saja agar tidak dikurangi DAU (Dana Alokasi Umum) saja,” ungkap dr. Ichsan Mustari, di sela pelaksanaan diseminasi, di Hotel Aston Makassar, Kamis, 20 Juli 2023.
Ia mengatakan, harus ada arah untuk mengelola daerah dan memiliki standar yang sama di semua daerah.
“Tentu alat ukur ini agar bisa kita melihat bagaimana mengevaluasi diri kita di pemerintahan,” tuturnya.
Baca Juga : Pastikan Layanan Sesuai Aturan, Komisi IX DPR RI Tinjau RS Kemenkes Makassar
Sementara itu, Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri BSKDN Kemendagri, Dr. Yusharto Huntoyungo, menjelaskan, tujuan ITKPD untuk melihat bagaimana pelaksanaan tata kelola pemerintahan daerah, dan setiap tahun mengalami keberlajutan mulai dari pemerintah pusat, provinsi hingga kabupaten kota.
“Mendagri melakukan pengukuran dari pemerintah daerah, dan terhadap indeks tersebut seberapa besar pengaruh tata kelola pemerintahan,” jelasnya.
“Pemanfaatan tata kelola pemerintahan daerah ini masih membutuhkan beberapa penyempurnaan agar dapat menjadi tolak ukur dalam pengelolaan pemerintah,” tutupnya.
Baca Juga : Wamendagri Bima Arya Puji Capaian Rekam KTP-el di Provinsi Gorontalo
Hadir dalam acara tersebut, Kepala Perangkat Daerah (PD) lingkup Pemprov Sulsel, Sekda kabupaten kota, dan Kepala Bappeda kabupaten kota se-Sulsel.
