ABATANEWS, MAKASSAR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel berhasil menerapkan manajemen sistem meritokrasi tahun 2023. Keberhasilan ini mengantarkan Pemprov Sulsel meraih penghargaan meritokrasi kategori sangat baik dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Ketua KASN Prof Dr. Agus Pramusinto mengatakan, pihaknya menyerahkan hasil penilaian sekaligus penghargaan penerapan sistem merit dalam manajemen ASN di lingkungan Pemerintah Sulawesi Selatan.
“Selamat atas capaian ini, bukan hanya pimpinan tapi juga seluruh staf di Pemerintah Provinsi Sulsel atas keseriusan dalam menjalankan meritokrasi ini, penilaian dengan kategori sangat baik,” kata Prof Agus Pramusinto dalam sambutannya, saat penyerahan hasil penilaian sekaligus penghargaan meritokrasi, di Ruang Rapim Kantor Gubernur Sulsel, Kamis, 15 Februari 2024.
Baca Juga : Pemerintah Pusat Sebut Penanganan Stunting di Sulsel Masuk Kategori Berdaya
Menurut dia, penghargaan ini bukan hanya catatan saja, tapi ini betul-betul digunakan dan diterapkan dalam menjalankan pemerintahan di Provinsi Sulawesi Selatan.
“Dengan kategori sangat baik ini, jadi untuk mutasi dan rotasi ASN bisa dilakukan dengan manajemen berdasarkan talenta. Kami berharap Provinsi Sulawesi Selatan betul-betul menerapkan meritokrasi dengan baik dan semakin hebat,” harapnya.
Sementara itu, Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, menyampaikan terimakasih kepada Ketua KASN Prof Agus Pramusinto atas kehadirannya di Provinsi Sulsel.
Baca Juga : Pemprov Sulsel Raih Zona Hijau dan Opini Kualitas Tertinggi atas Kepatuhan Pelayanan Publik
Iapun menyampaikan, jika di Sulsel ini hampir setiap hari ASN turun ke pasar untuk cek harga kebutuhan pokok.
Pemerintah konsisten melakukan pengendalian inflasi, dan hasilnya inflasi Sulsel sudah dibawah rata-rata nasional.
“Inilah yang terbaik, bagaimana kita turun ke masyarakat. 70 persen ASN harus turun ke masyarakat,” ujarnya.
Baca Juga : Pastikan Layanan Sesuai Aturan, Komisi IX DPR RI Tinjau RS Kemenkes Makassar
Menurut Bahtiar, manajemen ASN tidak boleh menjauhkan antara ASN dengan masyarakat. Ini harus diubah agar kita semua bisa mencapai Indonesia Emas 2045 nantinya.
“Kita harus bergerak mengembalikan wajah pemerintah daerah yang mampu mengungkit kemajuan masyarakat,” tegas Bahtiar.
