ABATANEWS, PALOPO – Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo menggelar kegiatan Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Pelatihan tersebut dibuka Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palopo, Ilham Hamid, mewakili Pj Wali Kota.
Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan pengarusutamaan gender, termasuk perencanaan pengembangan responsif gender yang digelar Pemkot Palopo ini, dilaksanakan di Auditorium Saokotae, Kamis, (04/07/2024).
Kepala Dinas DP3A Kota Palopo, melalui Kepala Bidang Kesetaraan Gender, Isra mengatakan, PPRG itu dimaksudkan agar para perencana pada masing-masing perangkat daerah mampu membuat (secara khusus) perencanaan dan penganggaran responsif gender sebagai salah satu strategi dalam pengarusutamaan gender (PUG).
Baca Juga : Lonjakan Harga Bahan Pokok, Dinas Perdagangan Palopo Gelar Apsar Murah
Pj Wali Kota Palopo, Asrul Sani, dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Ilham Hamid, mengungkapkan, berdasarkan data “Palopo dalam Angka”, jumlah penduduk Kota Palopo pada tahun 2023 adalah sebanyak 177.526 jiwa.
“Dan dari jumlah tersebut jumlah penduduk perempuan sebanyak 88.833 jiwa,” kata Ilham Hamid.
Ilham melanjutkan, data tersebut menjadi salah instrumen untuk mewujudkan program kegiatan pembangunan berbasis kemasyarakatan yang mengedepankan kesetaraan gender.
Baca Juga : Kepala Kesbangpol Palopo Minta PP Polri Terus Berkontribusi untuk Pemerintah
“Karena itu, orientasi penganggaran kita saat ini dan ke depan adalah meyakinkan bahwa alokasi anggaran yang disusun dapat menjawab kebutuhan atau aspirasi kaum perempuan,” katanya.
Tentunya, kata Ilham, setelah memperhatikan dan mempertimbangkan proses analisis dan perspektif gender.
“Dengan kata lain, bahwa isu dominan terkait keperempuanan harus menjadi skala prioritas untuk ditindak lanjuti,” lanjutnya.
Baca Juga : Pemkot Palopo Gelar Rakor Penyusunan Prognasa Neraca Pangan, Ini Tujuannya
Ilham menambahkan, perencanaan terkait gender merupakan suatu proses pengambilan keputusan untuk menyusun program, ataupun kegiatan yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang.
“Ini tujuannya apa? Mengapa kita melaksanakan perencanaan, khususnya terkait gender. Tidak lain, ini adalah untuk menjawab isu-isu atau permasalahan gender pada masing-masing sektor. Melalui perencanaan ini kita harus bisa menjawab isu-isu yang berkembang di masyarakat,” jelasnya
Lebih jauh, Ilham mengatakan, sebagai daerah yang telah memiliki peraturan daerah (Perda) tentang pengarusutamaan gender (Perda nomor 03 tahun 2017), pemerintah berkomitmen bahwa perencanaan dan penganggaran berbasis gender kiranya tidak bersifat formalitas.
Baca Juga : Pj Wali Kota Palopo Hadiri Rakor Pilkada Serentak yang Digelar Kemenko Polhukam
“Tetapi benar-benar diwujudkan dengan mendorong, mengefektifkan dan mengoptimalkan upaya pengarusutamaan secara terpadu dan terkoordinasi,” tutupnya.
Hadir pada kesempatan itu perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang juga menjadi nara sumber.
Pimpinan perangkat daerah dan para peserta pelatihan yang membidangi penganggaran pada masing-masing perangkat daerah lingkup Pemkot Palopo, serta undangan lainnya.
