ABATANEWS, MAKASSAR – Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto resmi menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk penyelenggaraan Pilwalkot 2024 di Kantor Balai Kota, Jumat, (10/11/2023).
Pemkot Makassar mengalokasikan sekira Rp64 miliar untuk KPU Makassar dan Rp18 miliar untuk Bawaslu Makassar.
Dengan penandatanganan itu diharapkan dapat membantu segala proses pilwalkot di Makassar sehingga semuanya berjalan lancar, aman dan damai.
Baca Juga : Logistik Pilkada Serentak di Makassar Telah 100 Persen
Danny Pomanto sapaan akrab Ramdhan Pomanto mengatakan pihaknya sudah berpengalaman dalam pilkada dan sudah mengalami semua.
“Tugas saya ialah mempersiapkan pemilu damai di Makassar. Pilpres maupun pileg dan pilkada,” ucapnya saat sambutan di sela-sela acara.
Intinya, kata dia, selama tidak memihak dan berada di tengah maka insyaallah pemilu damai di Kota Makassar.
Baca Juga : Tinjau Gudang KPU, Andi Arwin Azis: Logistik Pilkada Siap Didistribusikan
Apalagi, pihaknya juga memaksimalkan seluruh monitoring yang kian optimal pada Januari mendatang.
“Sistem monitor akan dibuat lebih baik lagi sehingga ini menjadi markas monitoring berjalan baik untuk pesta demokrasi di Makassar,” kata Danny usai acara.
“Monitoring digital seperti ini diharapkan jadi pionir di Indonesia. Saya harap Makassar jadi contoh dari semua sisi, mitigasi, monitoring,” sambungnya.
Baca Juga : Kunjungi Pasar Butung, Ratusan Pedagang dan Pengunjung Berebut Foto dengan Andi Seto
Dia juga berharap dengan momentum Hari Pahlawan menjadi momentum terbaik untuk mewujudkan pemilu damai.
Apalagi, lanjut dia, Kapolrestabes sudah bersilaturahmi dengan berbagai kelompok masyarakat termasuk dari partai ke partai dan berbagai elemen masyarakat lainnya.
“Teman-teman sudah jalan ke bawah semua. Secara persiapan oke, tinggal doa dan dukungan masyarakat,” harapnya.
Baca Juga : Kampanye di Bone, Danny Pomanto: Saya KKN Dulu di Sini 6 Bulan
Ditambah dengan adanya berbagai kelompok masyarakat yang turut menjaga keamanan dan ketertiban seperti, RT RW, Bassi Barania, Dewan Lorong, Kontainer atau Konter yang sudah terstruktur di masyarakat.
