ABATANEWS, JAKARTA – Pemerintah memastikan biaya rumah sakit pasien Covid-19 ditanggung penuh atau gratis. Hal itu ditegaskan oleh Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI Abdul Kadir, yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
“Untuk pembayaran selama mereka masuk opname ke rumah sakit itu menjadi tanggungan Pemerintah. Itu diatur oleh Undang-Undang Wabah, maka semua perawatan di rumah sakit itu ditanggung oleh Pemerintah,” terang Kadir (11/2/2022).
Pemerintah menanggung seluruh biaya perawatan pasien Covid-19 sampai dinyatakan sembuh atau negatif Covid-19 serta diperbolehkan pulang oleh Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP).
Baca Juga : Gunakan Dana Alokasi Khusus, Menkes Budi Canangkan RSUD dr. Hasri Ainun Habibie
“Batasannya sampai dia (pasien) negatif dan diputuskan oleh DPJP bisa pulang. Apakah 5, 3 atau 4 hari itu sangat bergantung pada DPJP, walaupun sudah 14-20 hari masih di ICU, itu pun kita (Pemerintah) tanggung,” jelas Kadir.
“Diperbolehkan pulang ini, saat kondisi pasien normal dengan exit test PCR negatif.”
Kemenkes juga telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor YR.03.03/III/0543/2022 tertanggal 27 Januari 2022. Surat yang diteken Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI Abdul Kadir ditujukan kepada seluruh kepala daerah dan kepala rumah sakit agar tidak memungut biaya dari pasien Covid-19.
Baca Juga : Jadi Pilot Project ILP, Kemenkes Kunjungi Puskesmas Bontobangun
Pembiayaan perawatan pasien Covid-19 di rumah sakit menjadi tanggung jawab Negara. Oleh karena itu, rumah sakit tidak diperkenankan untuk memungut biaya apapun kepada pasien, demikian bunyi SE, yang dikutip dari Liputan6.com.
SE juga menyebutkan, setiap rumah sakit yang merawat pasien Covid-19 diwajibkan mengisi data pasien Covid-19 di RS Online dan melakukan update data setiap hari. Kelengkapan data di RS Online akan dijadikan dokumen pembuktian dalam proses verifikasi klaim Covid-19.
Untuk rawat inap di rumah sakit hanya diperuntukkan bagi pasien Covid-19, termasuk varian Omicron dengan gejala sedang, berat dan kritis.
Baca Juga : Data Kemenkes Per 20 Februari: 94 Petugas Pemilu 2024 Meninggal Dunia
Untuk itu rumah sakit dapat berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas di wilayahnya bila pasien membutuhkan isolasi, tulis SE tersebut.
Selanjutnya, pasien tanpa gejala atau gejala ringan atau tanpa komorbid dapat melakukan isolasi mandiri di rumah bila memenuhi kriteria. Kemenkes telah menyiapkan layanan konsultasi melalui telemedicine. Bagi pasien yang tidak memenuhi kriteria untuk isolasi mandiri dapat melakukan isolasi terpusat.
