ABATANEWS, JAKARTA – Usulan sejumlah partai politik tentang penundaan Pemilu 2024 tak disambut baik oleh partai penguasa saat ini, PDIP. Alih-alih mewacanakan penundaan Pemilu 2024, PDIP saat ini berfokus untuk menangani masalah yang terjadi di tengah masyarakat.
“Bagi PDI Perjuangan, prioritas praktik kekuasaan saat ini adalah bersama rakyat mengatasi berbagai dampak pandemi, serta bagaimana pemerintah fokus mengatasi kelangkaan minyak goreng, kenaikan harga kedelai yang berdampak pada industri rakyat tahu-tempe dan berbagai masalah penting lainnya daripada berimajinasi tentang penundaan Pemilu,” kata Sekjend PDIP, Hasto Kristiyanto dalam keterangan pers tertulis, pada Ahad (27/2/2022).
Hasto menerangkan persoalan terkait kebutuhan pokok menunjukkan kapitalisme masih bekerja kuat dalam perekonomian Indonesia. Hasto menyebut urusan rakyat jauh lebih penting daripada pembahasan Pemilu 2024 yang sejatinya telah disepakati pada 14 Februari 2024.
Baca Juga : Bawaslu Sebut Pilkada di Sulsel Rawan Konflik, Pemilu 2024 Jadi Patokan
“Berbagai persoalan terkait dengan kenaikan kebutuhan pokok rakyat menunjukkan bagaimana kapitalisme masih bekerja kuat dalam perekonomian Indonesia, meskipun Presiden Jokowi telah bekerja keras mendorong struktur ekonomi yang lebih berkeadilan. Urusan rakyat ini jauh lebih penting ditangani daripada menunda Pemilu, mengingat antara pemerintah dan DPR RI sudah sepakat untuk menyelenggarakan Pemilu pada tanggal 14 Februari 2024,” ujarnya.
Hasto menyebut tingginya kepercayaan terhadap kinerja pemerintah menjadi bagian dari legacy Presiden Jokowi. Hal itulah yang menjadi dasar bagi presiden dan wapres 2024 nantinya untuk melanjutkan kemajuan di seluruh aspek kehidupan.
“Bagi PDI Perjuangan seluruh legacy Presiden Jokowi tersebut kemudian menjadi dasar bagi Presiden dan Wapres hasil Pemilu 2024 dalam melanjutkan kemajuan bagi Indonesia Raya di seluruh aspek kehidupan,” ucapnya.
Baca Juga : Andi Widjajanto Latih Langsung Juru Kampanye PDIP se-Sulsel Jelang Pencoblosan
Hasto juga merespons usulan pertimbangan penundaan akibat biaya Pemilu yang tinggi. Menurut Hasto, tingginya biaya Pemilu akibat penerapan sistem proporsional daftar terbuka.
“Demi kepentingan bangsa dan negara, sistem ini dapat diubah menjadi proporsional tertutup. Ini lebih penting sebagai insentif bagi kaderisasi Partai. Belajar dari Pemilu 2004 dengan Pemilu Legislatif, Pilpres I, dan Pilpres II biaya hanya kurang-lebih Rp 3.7 triliun,” papar Hasto.
Lebih lanjut, Hasto menyebut PDIP berharap Presiden Jokowi dapat mengukir berbagai legacy untuk Indonesia, baik dalam pembangunan infrastruktur, kemajuan dalam seluruh aspek kehidupan, maupun kepemimpinan di G-20.
Baca Juga : DKPP RI Terima 565 Aduan Sepanjang Tahun 2024, 21 Dari Sulsel
“PDI Perjuangan mendukung pemerintahan Jokowi-KH Maruf Amin untuk bisa menghadapi situasi dan tantangan yang muncul karena pandemi COVID ini dan membangkitkan serta memulihkan perekonomian nasional. Itulah yang seharusnya menjadi fokus bersama kita,” ujarnya.
Seperti diketahui, aspirasi perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi kembali mencuat setelah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin memberi usul agar Pemilu 2024 ditunda 1-2 tahun. Ketum PAN Zulkifli Hasan juga setuju Pemilu 2024 ditunda. Jika ditunda, berarti tidak ada transisi kepemimpinan, yang akhirnya bermuara pada perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi.
