Rabu, 29 Oktober 2025 09:32

PDIP Dorong Transparansi Proyek Whoosh, Megawati Ternyata Sudah Ingatkan Sejak 2015

Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menyoroti sejumlah persoalan terkait penegakan hukum di Indonesia dalam pidatonya pada HUT ke-52 PDIP di Sekolah Partai, Jakarta, Jumat (10/1/2025).
Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menyoroti sejumlah persoalan terkait penegakan hukum di Indonesia dalam pidatonya pada HUT ke-52 PDIP di Sekolah Partai, Jakarta, Jumat (10/1/2025).

ABATANEWS, JAKARTA — Wacana soal dugaan penyimpangan dalam proyek kereta cepat Whoosh kembali mendapat sorotan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Sejumlah elite partai menegaskan komitmen PDIP terhadap pemberantasan korupsi serta mengingatkan kembali pandangan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang sudah jauh-jauh hari menyoroti urgensi dan manfaat proyek tersebut.

Ketua DPP Bidang Pemuda dan Olahraga PDIP, MY Esti Wijayati, mengungkapkan bahwa Megawati sejak tahun 2015 telah memberi catatan penting mengenai proyek strategis nasional itu.

“Ya kalau soal Whoosh saya kira Bu Mega kan sudah mengingatkan sejak awal. Ya 2015 sudah mengingatkan sejak awal, apakah itu sudah saatnya? Apakah itu akan memberikan manfaat yang lebih kepada masyarakat secara keseluruhan? Lalu bagaimana catatan-catatan yang harus diberikan terkait dengan hal itu,” ujar Esti di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Senin (28/10/2025).

Esti menegaskan, PDIP bersikap tegas terhadap praktik korupsi. Menurutnya, bila ditemukan pelanggaran hukum dalam proyek Whoosh, maka penegakan hukum harus berjalan tanpa pandang bulu.
“Sesuatu yang memang tuh terbukti ada korupsi di situ ya memang harus ada penindakan dari aparat penegak hukum. Saya kira tegas kalau soal itu,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning menilai pengusutan dugaan mark up dalam proyek tersebut merupakan ranah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menegaskan PDIP mendukung penuh langkah lembaga antirasuah untuk menelusuri indikasi penyimpangan.
“Dugaan mark up tuh urusan hukum, urusan KPK, biar saja semua yang ada indikasi itu kita dukung persoalan itu untuk diperiksa gitu saja PDI Perjuangan ya,” ujar Ribka.

Sikap tegas dua kader senior PDIP ini memperkuat sinyal bahwa partai berlambang banteng tersebut ingin memastikan setiap proyek strategis nasional benar-benar membawa manfaat bagi rakyat dan bebas dari praktik korupsi — sesuai dengan peringatan Megawati satu dekade lalu.

Penulis : Azwar
Komentar
Berita Terbaru