ABATANEWS, GORONTALO – Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya menantang Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Diarpus) Gorontalo untuk merancang tujuan organisasi jangka panjang.
Era digital dewasa ini menuntut adanya perubahan signifikan dari aspek layanan perpustakaan dan arsip.
Penjagub Ismail menilai perpustakaan dan arsip berada pada kondisi dilematis. Di satu sisi zaman menuntut pelayanan digital, di sisi lain kebutuhan bangunan dan buku secara fisik juga diaspirasikan untuk dipenuhi.
“Ke depan ini perpustakaan kita ini mau digital atau bangun gedung. Mau bangun ini, minta ini, mau beli buku. Tentukan dulu tujuan anda itu mau apa?,” tantang Ismail saat menggelar Rapat Konsolidasi dengan pejabat dan pegawai dinas tersebut, Selasa (6/6/2023).
Beberapa hal yang menjadi evaluasi Penjabat Gubernur yang baru 24 hari bertugas itu. Pertama menyangkut layanan digital yang belum dirasakan masyarakat. Berikutnya menyangkut penamaan Perpustakaan H.B Jassin yang menurutnya kadung populer sebagai nama perpustakaan di Jakarta.
“Coba anda buka HP, ketik Perpustakaan H.B Jassin, yang keluar (di Google) bukan di sini, tapi Perpustakaan Sastra di Jakarta. Ini baru soal nama,” tandasnya.
Baca Juga : Rudy Salahuddin Paparkan 10 Program Prioritas Penjabat Gubernur di Kemendagri
Ia meminta Dinas Arpus berbenah. Melakukan perencanaan komprehensif selama lima tahun ke depan mau ke mana layanan diberikan. Setelah itu baru bicara kebutuhan anggaran dan realisasinya.
“Saya membayangkan layanan layanan pemerintahan seperti perpustakaan tidak lagi gedung seperti ini. Saya kalau tidak bisa siapkan bahan bacaan di tab atau laptop saya buka di sini (gawai). Buat apa saya ke perpustakaan?,” imbuhnya.
Seperti pelaksanaan rapat konsolidasi di OPD-OPD lain, Penjagub Ismail mengevaluasi serapan anggaran dan disiplin pegawai. Ia menekankan pentingnya kehadiran dan netralitas ASN jelang Pemilu dan Pilkada 2024.
Baca Juga : Pemprov Kaltara Kunjungi Inspektorat Gorontalo Untuk Studi MPKD
Mengecek satu per satu bagaimana progres pekerjaan fisik, program dan kegiatan. Staf Ahli Menaker RI Bidang Politik, Sosial dan Kebijakan Publik itu ingin memastikan semua berjalan sesuai dengan rencana.
