ABATANEWS.COM – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy menjadikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dinaril yang dikelola oleh Pemerintah Desa Sudirman, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) sebagai percontohan.
Pasalnya, BUMDes Dinaril yang dikelola oleh Pemerintah Desa Sudirman sejak tahun 2017 dengan unit usaha diantaranya produksi batik ecoprinting, budidaya pengolahan jamur tiram, kerajinan tangan, serta wisata kuliner. BUMDes berhasil melaksanakan pemberdayaan masyarakat dengan menyerap kurang lebih 50 orang pekerja.
“Ini merupakan contoh luar biasa dalam pengelolaan BumDes. Bentuk program ketahanan pangan dan juga pengelolaan UMKM yang dikelola masyarakat desa,” ujar Muhadjir Effendy saat melakukan Kunjungan Kerja dan Dialog Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem di Desa Sudirman, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, Sulsel, pada Jumat (25/8/2023).
Baca Juga : Pemerintah Pusat Sebut Penanganan Stunting di Sulsel Masuk Kategori Berdaya
Menurut Menko PMK, yang dilakukan oleh BUMDes Dinaril Maros sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk menggencarkan green economy. Bahkan menurutnya, yang dilakukan oleh BUMDes dalam pengelolaan batik ecoprint sudah sangat canggih dan lebih dulu mencanangkan green economy seperti arahan Presiden.
“Kalau ini diglorifikasi bisa lebih hebat. Green economy, ecoprint. Bahwa Maros lebih duluan melakukan green economy. Dan kalau bisa tidak hanya Desa Sudirman melakukan spesifikasi ini,” ucapnya.
Diketahui, persentase kemiskinan ekstrem per Maret 2022 di Kabupaten Maros sebesar 2,51%. Angka ini berada di atas tingkat Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 1,54% dan tingkat kemiskinan ekstrem nasional 2,04%.
Baca Juga : Pemprov Sulsel Raih Zona Hijau dan Opini Kualitas Tertinggi atas Kepatuhan Pelayanan Publik
Karenanya, program BUMDes Dinaril Maros bisa membantu mengentaskan kemiskinan ekstrem dengan meningkatkan pendapatan masyarakat kelas menengah bawah untuk ikut terlibat memproduksi. Hal ini juga sebagai langkah untuk menjadi desa mandiri melalui BUMDes.
“BUMDes ini untuk menuju desa mandiri. Kalau sudah jadi desa mandiri dipertahankan. Jangan puas harus ditingkatkan terus. Karena kalau BUMDes itu kalau dikembangkan bisa menjadi badan usaha yang powerful. Produknya ini juga keren-keren,” ujarnya.
Selain itu dia juga meminta agar intervensi dan bantuan sosial dari pemerintah Kabupaten Maros untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem sampai 0 persen dan juga bisa membantu penurunan angka stunting. Bisa melalui program bantuan sosial, juga melalui program padat karya, dan kegiatan produktif untuk mengikutsertakan masyarakat dan mendapatkan tambahan pendapatan.
Baca Juga : Pastikan Layanan Sesuai Aturan, Komisi IX DPR RI Tinjau RS Kemenkes Makassar
“Caranya dilibatkan untuk produksi kegiatan produktif ehingga mendapatkan penghasilan dan program padat karya. Karena itu masing-masing kepala desa harus mentarget warga usia produktif suapaya bekerja,” pungkasnya.
