Senin, 05 Agustus 2024 16:12

Menkeu: Program Makan Bergizi Gratis Masuk APBN 2025 dengan Alokasi Rp71 T

Menkeu: Program Makan Bergizi Gratis Masuk APBN 2025 dengan Alokasi Rp71 T

ABATANEWS, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa program makanan bergizi gratis, yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan mendatang di bawah Presiden terpilih Prabowo Subianto, telah resmi dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Program ini akan mendapatkan anggaran sebesar Rp 71 triliun, sesuai dengan rencana awal yang telah disusun.

Pernyataan ini disampaikan Sri Mulyani setelah mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Nota Keuangan, dan Rancangan APBN 2025 di Istana Kepresidenan pada Senin (5/8/2024).

Sri Mulyani menjelaskan bahwa arahan terkait alokasi anggaran telah didapatkan dari Jokowi dan Prabowo. “Sampai saat ini, arahan dari Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo adalah total anggarannya sebesar Rp 71 triliun. Detail pelaksanaan akan disiapkan oleh tim presiden terpilih,” jelasnya.

Baca Juga : Pemprov Sulsel Siap Dukung Program Makan Bergizi Gratis

Lebih lanjut, Sri Mulyani memastikan bahwa postur APBN 2025 telah disampaikan kepada Jokowi dan Prabowo, termasuk pembahasan awal yang dilakukan bersama DPR. Ia juga menekankan bahwa tidak akan ada perubahan besar dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) serta postur anggaran tahun depan.

Jokowi juga telah menginstruksikan Kementerian Keuangan untuk mempertimbangkan program-program prioritas pemerintahan Prabowo dalam anggaran tahun depan. “Kami sedang menghitung program-program seperti makanan bergizi gratis dan beberapa inisiatif baru lainnya yang masih difinalkan dengan tim presiden terpilih,” tambah Sri Mulyani.

Keputusan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia melalui program strategis yang didukung oleh alokasi anggaran yang signifikan. Program ini diharapkan dapat mulai berjalan efektif pada pemerintahan baru yang akan dimulai pada Oktober 2023.

Penulis : Azwar
Komentar