ABATANEWS, GOWA – Usman Lonta telah membulatkan tekat untuk maju menjadi calon Anggota DPR RI periode 2024-2029. Ada beberapa alasannya.
Pertama, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyebut, banyak masyarakat yang menginginkannya untuk ‘naik kelas’. Wajar, Usman Lonta telah 3 kali berturut-turut menjadi Anggota DPRD Sulsel.
Kedua, ia ingin lebih meluaskan pengabdiannya kepada masyarakat. Ia bercerita, selama menjadi legislator, telah banyak peraturan daerah (Perda) yang diperjuangkan untuk kebermanfaatan masyarakat Sulsel. Mulai dari bidang pendidikan, kesejahteraan masyarakat hingga sosial.
Baca Juga : Warga Gowa Keluhkan Sejumlah Infrastruktur ke Dewan Usman Lonta
“Perjuangan-perjuangan itulah yang ingin kita lanjutkan di DPR RI,” terangnya.
Bila diberi amanah, ia menyampaikan akan memperjuangkan wajib belajar 15 tahun. Seperti diketahui, saat ini pemerintah baru mewajibkan 12 tahun belajar.
“Indonesia ini, menurut saya sebenarnya sudah bisa dicanangkan wajib belajar 15 tahun. Saat ini kan wajib belajar baru 9 dan 12 tahun. Kalau kita lihar postur APBN kita itu sudah bisa dicanangkan,” ucapnya.
Baca Juga : Usman Lonta: Pendidikan Adalah Pondasi Menuju Kesuksesan
Demi memperjuangkan itu, lanjutnya, perlu diatur undang-undang yang bisa mengikat dan menguatkan pencanangan wajib belajar 15 tahun. Oleh sebab itu, Usman pun memastikan diri akan melenggang ke Senayan demi memperjuangkan itu.
“Ini kan sudah masuk tahap sosialisasi sebenarnya dan sudah masuk prolegnas dan itu kemungkinan tidak selesai tahun ini. Makanya kita perlu terlibat untuk pencanangan itu. Apalagi pembangunan sumber daya manusia memang sudah harus menjadi hal yang diutamakan,” ucapnya.
Usman menyebutkan, alasan mengapa penting pencanangan wajib belajar 15 tahun itu lantaran salah satu indikator kemajuan suatu negara adalah rata-rata lambat sekolah. Di Indonesia ini rata-rata lama sekolah baru sekitar 8 tahub lebih.
Baca Juga : Usman Lonta Serap Aspirasi Masyarakat Taeng
“Di Asia, rata-rata IQ masyarakat Indonesia itu baru 78, itu sangat di bawah di banding Singapura yang sudah 105. Saya berharap dalam waktu-waktu mendatang seluruh kebijakan publik kita harus diperbaiki terutama di bidang pendidikan dan kesejahteraan sosial.
