ABATANEWS, MASAMBA— Pemerintah Kabupaten Luwu Utara kembali meraih prediket opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang ke-10 kalinya.
Opini WTP diberikan kepada pemerintah daerah, setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan hasil Laporan pertanggung jawaban Keuangan pemerintah daerah tahun 2021.
Kepala BPK Wilayah Sulawesi Selatan, Henry Simatupang, mengatakan, laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK merupakan pertanggungjawaban pemerintah terhadap keuangan daerah.
Baca Juga : Ketua Golkar Luwu Utara Tegaskan Dukung Airlangga Hartarto Pimpin Lagi Partai Golkar
“Opini WTP merupakan suatu hasil proses penilaian dari IPM, Genie ratio, pengangguran dan kemiskinan. Harapan kami DPRD di Kabupaten dapat menjadi mitra dalam keberhasilan Pembangunan Daerah.” kata Kepala BPK Perwakilan Sulsel, Henry Simatupang
Sementara Itu Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani menyambut baik penghargaan Opini WTP yang diberikan BPK kepada pemda Lutra.
“Ini WTP yang ke 10 kalinya diraih pemerintah kabupaten, dan target pemda terwujud dengan penghargaan ini,” kata Indah
Baca Juga : Bupati Indah Apresiasi Kamp Pemuda PPGT Klasis Sangbualambe,
Dia berharap ke depan Penghargaan WTP dapat dipertahankan. Indah melanjutkan, Luwu Utara juga masuk kategori tinggi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), genie ratio tetap terkendali, pengangguran dapat ditekan dan angka kemiskinan terus menurun.
“Kita terus melakukan akselerasi dan percepatan. Tapi setiap rupiah yang dibelanjakan telah dilakukan perencanaan yang matang,” terang bupati perempuan pertama di Sulsel ini.
Dia pun menyampaikan terima kasih kepada DPRD Lutra yang telah memberikan dukungan terkhusus dalam fungsi penganggaran.
Baca Juga : Bupati Indah Turut Hadiri Open House Pj Gubernur Sulsel di Rujab
“Terima kasih pula kepada semua pihak yang telah berkontribusibatas pencapaian WTP ini,” tandas Indah.
Turut Hadir menyaksikan penyerahan penghargaan Ketua DPRD Drs. Basir, Sekretaris Daerah Ir. Armiadi, Inspektur kabupaten Luwu Utara Muhtar Jaya, dan Kepala Badan BPKPD Lutra Baharuddin Nurdin.
