ABATANEWS, JAKARTA – Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim memiliki data tentang keinginan masyarakat yang ingin Pemilu 2024 ditunda.
Hal itu disampaikan Luhut saat menjadi bintang tamu dalam acara podcast Deddy Corbuzier yang tayang pada Jumat (11/3/2022).
Luhut menyebut data itu terangkum dalam istilah ‘big data’. Big data tersebut dikatakan oleh Luhut, merekam 110 juta pengguna media sosial di Indonesia, mulai dari Facebook hingga Twitter.
Baca Juga : Bawaslu Sebut Pilkada di Sulsel Rawan Konflik, Pemilu 2024 Jadi Patokan
Dari data tersebut juga dijelaskan, bila masyarakat kelas menengah ke bawah punya alasan penting, mengapa Pemilu 2024 harus ditunda dulu. Alasannya, kata Luhut, masyarakat tidak mau lagi terpecah belah untuk urusan politik dan menginginkan stabilitas ekonomi.
“Kalau menengah ke bawah ini, itu pokoknya pengin tenang, pengin bicaranya ekonomi, tidak mau lagi seperti kemarin. Kemarin kita kan sakit gigi dengan kampret-lah, cebong-lah, kadrun-lah, itu kan menimbulkan tidak bagus. Masa terus-terusan begitu,” ujarnya.
Masih dari big data yang diklaim Luhut, dia mengatakan rakyat Indonesia mengkritisi dana Rp 100 triliun lebih untuk Pemilu 2024. Dana ratusan triliun ini memang diajukan KPU kepada DPR-pemerintah.
Baca Juga : DKPP RI Terima 565 Aduan Sepanjang Tahun 2024, 21 Dari Sulsel
“Sekarang lagi gini-gini, katanya, kita coba tangkap dari publik (dari data-data tersebut), ya itu bilang kita mau habisin Rp 100 triliun lebih untuk milih, ini keadaan begini, ngapain sih, ya untuk pemilihan presiden dan pilkada, kan serentak,” ucapnya.
Luhut mengatakan seharusnya aspirasi publik soal keengganan menggelar Pemilu 2024 ditangkap oleh partai. Menurut dia, seharusnya partai mempertimbangkan serius aspirasi penundaan pemilu ini.
“Ya itu rakyat ngomong. Nah, ceruk ini kan ada di Partai Demokrat, ada di Partai Gerindra, PDIP, ada yang di PKB, ada yang di Golkar, ada di mana-mana ceruk ini. Ya nanti kan dia akan lihat, mana yang mendengar suara kami,” sambungnya.
Baca Juga : PKS Temui Prabowo, Sinyal Masuk Kabinet Prabowo-Gibran?
Luhut mengklaim banyak contoh negara lain menunda pemilu atau memperpanjang masa jabatan presiden. Namun Luhut menegaskan sikap Presiden Jokowi soal wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan, yaitu tetap taat pada konstitusi.
