ABATANEWS, MAKASSAR – Muhammadiyah menawarkan sistem pemilu baru yang dianggap lebih moderat dan demokratis. Sistem pemilu itu dinamai Moderat List Proporsional Represenfafkon atau Wasathiyah Electoral Reform.
Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah, Dr Phil Ridho Alhamdi memperkenalkan sistem pemilu baru ini dalam Tudang Sipulung Wasathiyah Electoral Reform yang digelar LHKP Muhammadiyah Sulsel di Pusat Dakwah Muhammadiyah Sulsel, Sabtu (25/10).
Ridho mengatakan sistem pemilu baru ini merupakan konvergensi sistem pemilu terbuka (open list proportional representation) dan sistem tertutup (close list proportional representation).
Baca Juga : Muhammadiyah Dukung Soeharto Jadi Pahlawan Nasional
“Moderat List Proporsional Represenfafkon atau Wasathiyah electoral reform adalah jalan tengah kekuatan partai dan kekuatan caleg,” katanya.
Ridho juga melakukan simulasi penghitunhan suara dan perolehan kursi dslam sistem pemilu baru ini. Salah satunya, caleg yang perolehan suaranya melebihi suara partai otomatis akan terpilih jika partainya meraih kursi di daerah pemilihan tertentu.
“Tapi jika suara partai lebih tinggi dari suara caleg, maka penentuan peraih kursi ditentukan nomor urut,” katanya lagi.
Baca Juga : KPU dan Pemkot Makassar Perkuat Sinkronisasi Data Pemilih
Selain Ridho, sejumlah akademisi juga menjadi narasumber dalam Tudang Sipulung ini. Mereka antara lain Dr Adi Suryadi Culla, Prof Rahmat Muhammad, dan Prof Dr Syarifuddin Jurdi.
Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PW muhammadiyah Sulsel, Dr Basti Tettemg mengatakan tudang sipulung ini sengaja digelar untuk menawarkan sistem pemilu baru yang lebih manusiawi.
Tudang sipulung diikuti ratusan peserta. Mereka berasal dari pengurus partai, penyelenggara pemulu, mahasiswa, dan tokoh masyarakat.
Baca Juga : Muhammadiyah Respon Rencana Prabowo Buka Peluang Hubungan Diplomatik dengan Israel
Selain akademisi, tudang sipulung ini juga akan memghadirkan dua anggota DPR RI sebagai narasumber di sesi dua. Keduanya adalah Taufan Pawe dari Partai Golkar dan Syamsu Rizal dari Partai Kebangkitan Bangsa.
