Sabtu, 03 September 2022 19:16

Kurangi Beban Ekonomi Keluarga Tak Mampu, Pemerintah Salurkan BLT BBM

Dok. Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini beberapa waktu lalu.
Dok. Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini beberapa waktu lalu.

ABATANEWS – Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini memastikan bahwa pemerintah pusat menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) melalui Kementerian Sosial dengan total sebesar 12,96 T, mulai 1 September 2022.

Secara simbolis, penyerahan BLT BBM telah diberikan Presiden Joko Widodo kepada 100 Kelompok Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial (Bansos) (Kartu Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH)) di Kabupaten Jayapura, Sentani pada Rabu (31/8).

“Bantuan ini diberikan untuk menyikapi kenaikan harga yang sekarang ini memang sudah mulai dirasakan naik sekaligus mengurangi beban pengeluaran keluarga dan meningkatkan daya beli Warga,” ucap Risma dalam keterangannya diterima Sabtu (3/9/2022).

Baca Juga : Wacana Pemberian Bansos ke Korban Judi Online, MUI: Masa Iya Kita Prioritaskan Mereka?

Hal ini sejalan dengan amanat Presiden Jokowi bahwa bantuan diberikan agar daya beli dan konsumsi masyarakat jadi lebih baik. Risma menjelaskan bahwa skema penyaluran BLT BBM menggunakan sistem _top up_ dari setiap KPM Bansos masing-masing satu dan tidak boleh _double_.

Untuk penyalurannya memanfaatkan jasa PT Pos Indonesia. Bantuan akan diberikan untuk 4 (empat) bulan, September hingga Desember 2022, masing-masing Rp150 ribu per bulan. Namun mekanisme penyalurannya dibagi dalam 2 (dua) tahap.

Tahap pertama September ini Rp300 ribu dilanjutkan nanti pada tahap keduanya pada Desember ini, senilai Rp 300 ribu lagi. Sehingga total bantuan per KPM sebesar Rp600 ribu.

Baca Juga : Mensos Risma Apresiasi Penanganan Bencana Banjir dan Longsor di Sulsel

Adapun data yang digunakan tetap berbasis pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Risma memastikan bahwa tidak ada data ganda. Kementerian Sosial secara berkala melakukan perbaikan integritas data, sehingga BLT BBM diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Data tersebut sudah dipadankan dengan Dukcapil. “Setiap bulan minimal satu kali saya membuat SK (Keputusan Menteri Sosial) untuk perbaikan DTKS ini. Jadi tiap bulan dilakukan terus-menerus perbaikan data karena sudah tentu data ini dinamis. Karena selalu ada dinamika karena ada yang meninggal, ada yang lahir, ada yang pindah dan sebagainya, termasuk yang seharusnya sudah graduasi, yang nantinya akan di- _update_ dari lapangan,” ujarnya.

Dipenghujung pertemuan, Risma menegaskan kembali bahwa bantuan yang digelontorkan diharapkan dapat menopang perekonomian masyarakat.

Penulis : Wahyu Susanto
Komentar