ABATANEWS, GORONTALO – Komisi X DPR RI melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) di Provinsi Gorontalo. Kunjungan ini, dalam rangka Masa Reses 1 tahun sidang 2022/2023 bertempat di Aula Rumah Jabatan Gubernur, Kota Gorontalo, Senin (24/10/2022).
Dalam rapat tersebut, Komisi X DPR RI menampung sejumlah aspirasi dari Pemprov Sulsel. Diantaranya, mengenai pendidikan, riset, olahraga dan kepariwisataan.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendy mengatakan masukan yang disodorkan untuk Pemprov Sulsel untuk penambahan Program Indonesia Pintar (PIP). Selain itu, kurangnya industri di daerah untuk pelaksanaan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM), serta pembangunan sport center menjadi perhatian.
“Untuk melaksanakan pemerintahan provinsi tentu sangat membutuhkan support, maka dari itu kelihatannya ini harus dikeroyok oleh beberapa stakeholder baik itu sifatnya pemerintah, pengusaha, dan para tokoh tokoh nasional. Untuk duduk bersama dan mengatakan bahwa Gorontalo membutuhkan uluran tangan dari stakeholder yang lainnya,” papar Dede Tusuf Macan Effendy.
Ia menambahkan, untuk penambahan PIP saat ini sedang didorong untuk ditambahkan kuotanya di tahun depan pada setiap sekolah dan perguruan tinggi. Sedangkan mengenai pelaksanaan MBKM, ia menjelaskan jika program tersebut tidak bisa dijalankan maka tidak perlu dipaksakan dan bisa dirubah.
Dede menambahkan, kurikulum ini juga belum memiliki peraturan yang jelas, belum dicanangkan pada undang – undang, dan masih merupakan project base. Saat ini, Komisi X DPR RI sedang memantau dan mengevaluasi seperti apa hasil dari program tersebut.
Baca Juga : Rudy Salahuddin Paparkan 10 Program Prioritas Penjabat Gubernur di Kemendagri
“Kurikulum apapun bentuknya tidak bisa dilihat outputnya dalam waktu satu dua tahun, membutuhkan 5 sampai 10 tahun baru kelihatan apakah itu bermanfaat atau tidak. Jika lebih banyak keluhan berarti programnya tidak jalan dan bisa kita ubah, tapi kalau program ini bisa diadopsi dengan baik mungkin bisa kita pertahankan,” jelas Dede.
Lebih lanjut, Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat ini menyayangkan Provinsi Gorontalo yang tidak memiliki Sport Center. Sebagai daerah yang berkembang dari beberapa cabang olahraga, ia mengharuskan adanya fasilitas tersebut.
Namun dengan adanya keterbatasan anggaran, ia menyarankan pihak Pemprov dapat bekerja sama dengan TNI/Polri. Sebab “TNI/Polri bagian dari aset negara.
Baca Juga : Pemprov Kaltara Kunjungi Inspektorat Gorontalo Untuk Studi MPKD
“Kita coba kerjasamakan itu seperti di Jawa Barat beberapa tempat pelatihan Kodam dipakai untuk pendidikan. Pada undang-undang keolahragaan yang baru, itu bisa bekerja sama dengan kampus atau TNI/Polri yang memiliki sarana dan prasarana,” ungkap Dede.
