ABATANEWS, JAKARTA – Pemerintah pusat terus mengupayakan percepatan penyelesaian pengadaan lahan jalan akses Tol Makassar New Port (MNP). Hal itu disampaikan oleh Deputi I KSP Febry Calvin Tetelepta dalam acara Serah Terima Lahan untuk Pembangunan Jalan Tol Akses MNP di Gedung Bina Graha, Jakarta (2/2/2022).
Febry menyebut, komitmen pemerintah ini demi mengejar pencapaian target salah satu proyek strategis nasional di Sulawesi Selatan tersebut.
“Ini merupakan percepatan penyelesaian pengadaan lahan yang paling cepat. Pemerintah sudah berkomitmen akan hal ini, karena kita tahu persis MNP ini memiliki posisi yang sangat strategis,” kata Febry, dalam siaran persnya.
Baca Juga : Komisi C DPRD Makassar Desak Pelindo Tuntaskan Pembebasan Lahan Pembangunan MNP
Dia mengatakan untuk memastikan percepatan pengadaan lahan ini, KSP telah melakukan sejumlah rapat koordinasi bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulawesi Selatan, dan Kantor Pertanahan Kota Makassar, PT Pelabuhan Indonesia/Pelindo (Persero), pemda, dan jajaran forkopimda.
Dia mengatakan serangkaian rapat koordinasi “debottlenecking” tersebut dilaksanakan minimal sebulan sekali dan telah berjalan sejak Oktober 2021.
“Tentunya, meskipun masih ada beberapa proses pembebasan yang masih berjalan, saat ini sebesar 59,85 persen lahan telah siap untuk dapat diserahterimakan,” lanjut Febry.
Baca Juga : UU IKN Sudah Disahkan Presiden Jokowi Sejak 15 Februari
Pemerintah akan mengebut persiapan “groundbreaking” Pembangunan Jalan Tol Akses MNP yang diproyeksikan menjadi pelabuhan terbesar kedua di Indonesia ini. KSP mengatakan “groundbreaking” ditargetkan untuk dilaksanakan pada 16 Februari 2022.
Sementara itu, sejumlah lahan di Kecamatan Tallo, Kota Makassar, yang sudah dibebaskan telah diserahkan oleh PT. Pelindo kepada Kementerian PUPR dan PT Jalan Tol Seksi Empat selaku Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).
“Jalan tol ini dapat dibangun untuk meningkatkan arus logistik. Serah terima lahan ini dilakukan secara parsial karena sebagian belum dibebaskan. Oleh karenanya, kami harapkan bantuan Pemprov Sulawesi Selatan dan Pemkot Makassar untuk mempercepat pembebasan lahan agar pembangunan jalan tol ini dapat selesai sesuai target,” kata Sekretaris Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR Abram Elsajaya Barus.
