ABATANEWS, PANGKEP – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) menggelar rapat penting mengenai pengelolaan kehumasan, peliputan, dokumentasi, dan informasi publik pada Jumat (21/11/2025) di Kantor Bawaslu Pangkep. Pertemuan ini difokuskan untuk membedah regulasi terbaru dan memperkuat citra lembaga melalui publikasi yang berkualitas.
Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Alamsyah, yang hadir langsung dalam kegiatan tersebut, menegaskan bahwa kualitas konten adalah representasi krusial dari citra lembaga. Ia menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam publikasi, mengingat dampak yang ditimbulkan seringkali langsung dirasakan oleh pimpinan.
“Masalah konten adalah citra lembaga. Terkadang efek kelembagaan tidak dirasakan oleh staf, tetapi dirasakan oleh pimpinan, untuk itu riview dan persetujuan dari pimpinan yang membidangi kehumasan sangat penting,” ungkap Alamsyah, menekankan perlunya mekanisme persetujuan konten sebelum dipublikasikan.
Baca Juga : Bawaslu Sulsel Dorong Penguatan Demokrasi Lewat Pembelajaran Daring P2P
Kehadirannya dalam rapat tersebut juga bertujuan untuk mengupas tuntas Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan, yang merupakan regulasi baru dan harus dipahami bersama oleh seluruh jajaran.
Mengacu pada Pasal 3 Perbawaslu tersebut, Alamsyah menjelaskan bahwa tata kelola kehumasan memiliki cakupan yang luas, meliputi layanan masyarakat, hubungan media massa, pemberitaan, publikasi, dokumentasi, pengelolaan media sosial kelembagaan, hingga pengelolaan data dukung kehumasan. Ia berharap pemahaman regulasi ini dapat menjadi landasan kerja kehumasan yang lebih baik.
Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Pangkep, Andi Hikmawati, menyambut baik arahan tersebut dan menegaskan bahwa rapat ini merupakan momen krusial untuk menyusun rencana kerja kehumasan yang lebih terarah ke depan. Ia menekankan perlunya komitmen bersama dari seluruh divisi untuk memperkuat fungsi humas sebagai “ujung tombak” publikasi.
“Ini adalah kesempatan kita untuk menggali ataupun menyusun bahan perencanaan mengenai tata kelola kehumasan ke depannya, sebagaimana kita ketahui bahwa humas adalah ujung tombak dalam publikasi,” ujarnya.
Baca Juga : Pegiat Pemilu Tekankan Pengawasan Partisipatif sebagai Gerakan Sosial, Bukan Sekadar Tugas Lembaga
Andi Hikmawati juga berharap agar kontribusi publikasi tidak hanya dibebankan pada divisi kehumasan, melainkan setiap divisi dapat aktif berpartisipasi, minimal dengan menyajikan data berbentuk flyer dari setiap bagian kerja.
“Saya berharap setiap divisi dapat membuat konten atau flyer yang dapat mendukung proses publikasi kelembagaan,” tambahnya.
Rapat pengelolaan kehumasan ini dibuka langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Pangkep, Samsir Salam. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Yulianto Ardiwinata, Koordinator Divisi HPPH Andi Hikmawati, Koordinator Sekretariat Tri Kasmir, serta seluruh staf sekretariat.
Secara umum, rapat ini menjadi ruang penguatan koordinasi yang vital antara pimpinan dan jajaran sekretariat. Diharapkan koordinasi yang kuat ini dapat menjawab tantangan publikasi dan kebutuhan informasi publik yang semakin cepat, sekaligus memastikan perbaikan tata kelola kehumasan Bawaslu Pangkep di masa mendatang.
