ABATANEWS, BALI — Starlink tetap wajib membayar pajak dan mematuhi regulasi di Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, dalam pernyataannya di Bali, jelang peresmian Stalink di Bali, Indonesia, sore ini (19/5/2024). Seperti diketahui, Starlil merupakan layanan internet satelit milik CEO Tesla Elon Musk.
Budi menekankan bahwa Starlink harus memiliki infrastruktur jaringan pusat operasi atau Network Operation Center (NOC) di Indonesia. NOC berfungsi sebagai pusat manajemen jaringan untuk pemantauan dan kontrol jaringan telekomunikasi, yang memungkinkan tindakan cepat jika terjadi masalah dan memastikan kualitas layanan sesuai dengan Service Level Agreement (SLA).
“Tanpa NOC, Starlink bisa disalahgunakan untuk kegiatan ilegal seperti perjudian online dan pornografi. Oleh karena itu, kami mewajibkan NOC berada di Indonesia,” ujar Budi. Ia menekankan bahwa keberadaan NOC penting agar pemerintah Indonesia dapat melakukan intervensi jika Starlink melanggar regulasi yang berlaku.
Baca Juga : Luhut Sambut Langsung Elon Musk di Bali, Ini Agendanya Bersama Presiden Jokowi
“Ini adalah bagian dari diplomasi kita terhadap Starlink. Teknologi mereka dapat menyelesaikan berbagai masalah terkait jangkauan internet, tetapi kita juga harus memastikan kedaulatan negara kita terjaga,” tambahnya.
Budi juga menyoroti pentingnya tanggung jawab Starlink terhadap Indonesia, mengingat potensi risiko jika layanan mereka tidak diawasi dengan baik.
“Saya tidak ingin mereka beroperasi tanpa tanggung jawab terhadap kita karena itu berbahaya,” katanya.
Baca Juga : Elon Musk di Bali Akhir Pekan Ini, Panglima TNI Tegaskan Tak Ada Pengamanan Khusus
Selain itu, Budi menyebut bahwa pemerintah Indonesia sedang berupaya melindungi data domestik.
“Semua satelit Starlink bergerak dan ketika memasuki wilayah negara lain, data kita bisa diambil. Kami tidak menginginkan hal itu terjadi,” tegasnya.
