ABATANEWS, GORONTALO – Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Yusharto Huntoyungo mengevaluasi kinerja Pj. Gubernur Rudy Salahuddin, Selasa (10/9/2024). Putra Gorontalo itu bertindak atas nama Inspektur Jenderal (Itjen) Kemendagri untuk mengevaluasi tiga bulan kinerja Rudy selama di Gorontalo.
Rudy memaparkan 10 indikator prioritas yang dibawakan di depan para evaluator yang dilengkapi dengan lampiran 106 indikator kinerja yang memuat 3 aspek, yaitu pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
Pj. Gubernur menjelaskan, sesuai dengan amanat Menteri Dalam Negeri bahwa ia ditugaskan di Gorontalo untuk fokus dalam empat hal yaitu pengendalian inflasi, penurunan tengkes, penurunan kemiskinan ekstrem dan menjaga stabilitas politik di daerah terkait pilkada.
Baca Juga : Pj Gubernur Gorontalo Rudy Salahuddin Minta KPU dan Bawaslu Kawal Ketat Penyaluran Logistik Pilkada
Sementara itu, Kepala BSKDN menanggapi pemaparan yang sudah disampaikan mengapresiasi berbagai capaian pembangunan selama tiga bulan pertama kepemimpinan Pj. Gubernur Rudy.
Yusharto menitipkan agar ke depannya inovasi yang bisa menjadi leverage utama peningkatan ekonomi masyarakat kecil bisa diadops dengan i formula K3 (Kandang, Kolam dan Kebun) dan pembangunan RPH (Rumah Potong Hewan) modern.
Selanjutnya agar setelah ini Pj. Gubernur dapat mendorong terbentuknya kawasan industri atau kawasan ekonomi khusus di Gorontalo untuk dapat memberikan nilai tambah komoditi unggulan.
Baca Juga : Perkuat Kapasitas Pemda Dalam Kebijakan Publik, 27 Peserta Ikuti Studi Singkat di Provinsi Gorontalo
Beberapa catatan yang menjadi atensi oleh evaluator seperti updating beberapa capaian indikator yang belum lengkap seperti PAD, retribusi dan MCP akan segera dilengkapi oleh tim penyusun laporlaporan.
Sebagai penutup, pimpinan rapat mengingatkan posisi Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat agar bisa memonitor dan memfasilitasi kebijakan yang ada di kab/kota terutama yg langsung bersentuhan dengan masyarakat. Contohnya kebijakan penyesuaian tarif PDAM kab/kota agar dapat ditunda dulu mengingat kondisi perekonomian masyarakat yang belum stabil.