ABATANEWS, JAKARTA – Ketua DPP PDIP, Said Abdullah mendukung wacana Gubernur tak lagi dipilih rakyat atau melalui proses Pilkada. Ia lebih condong agar gubernur dipilih oleh DPRD Provinsi setempat.
“Kalau gubernur kan enggak punya otonomi, dia adalah kepanjangan tangan (pemerintah) pusat. Selayaknya, sebagai kepanjangan tangan pusat dia cukup dipilih oleh DPRD (provinsi),” kata Said di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa (7/2/2023).
Plt Ketua DPD PDIP Jawa Timur itui menilai, tidak ada yang salah dari bergulirnya isu penghapusan gubernur maupun pemilihan gubernur secara langsung menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Baca Juga : Andi Widjajanto Latih Langsung Juru Kampanye PDIP se-Sulsel Jelang Pencoblosan
Menurut Ketua Banggar DPR RI itu, usulan untuk meniadakan pemilihan gubernur secara langsung telah didasari oleh berbagai kesimpulan.
“Berbagai kajian itulah datang pada kesimpulan, selagi gubernur adalah kepanjangan tangan pusat, sebaiknya Gubernur itu dipilih oleh DPRD provinsi,” ucapnya.
Namun, ia tetap setuju bila bupati dan wali kota untuk tetap dipilih oleh rakyat. Alasannya, baik bupati dan wali kota sama-sama memiliki daerah dan kebijakan otonom sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.
Baca Juga : Pertemuan Megawati dan Prabowo Batal, Tak Hadir Saat Pelantikan Presiden Terpilih
Seperti diketahui, usulan ini pertama kali dilontarkan oleh Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar. Usulan itu mendapat persetujuan dari Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo.
