ABATANEWS.COM – Majelis Pertimbangan DPP PPP meminta para kader yang beralih mendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 mendapat sanksi. Pasalnya, PPP secara sah telah mendukung Paslon Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Pemilu kali ini.
Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Muhammad Romahurmuziy (Romy) mengatakan pihaknya telah merekomendasikan dengan Plt Ketua Umum DPP untuk segera melakukan langkah-langkah. Terutama penegakan disiplin partai mulai dari peringatan.
“Hingga pemecatan keanggotaan terhadap kader-kader yang membangkang, melawan, dan tidak mengindahkan keputusan partai,” ujar Romy dalam keterangan tertulis, Jumat (29/12/2023).
Baca Juga : Bawaslu Sebut Pilkada di Sulsel Rawan Konflik, Pemilu 2024 Jadi Patokan
Romy menambahkan, dirinya bahkan juga merekomendasikan jika yang mendukung Prabowo-Gibran adalah caleg dari PPP. Maka DPP tak perlu melantik mereka jika terpilih di Pileg 2024.
Menurut Romy, kader yang menyatakan dukungan kepada Prabowo tidak pernah mendapatkan izin atau berkoordinasi dengan dirinya ataupun komponen DPP PPP lain. Romy mengatakan kader tersebut tidak berhak mengatasnamakan DPP PPP dengan segala atribusi lainnya.
“Seluruh fungsionaris dan struktur kepemimpinan partai di seluruh tingkatan mulai dari DPP, DPW, DPC, PAC dan Ranting PPP serta caleg PPP di seluruh Indonesia tetap tegak lurus mengamankan keputusan partai dalam pengusungan Ganjar-Mahfud pada Pilpres 2024,” ucap dia.
Baca Juga : DKPP RI Terima 565 Aduan Sepanjang Tahun 2024, 21 Dari Sulsel
Romy pun meminta kader PPP tetap kompak dan berkonsentrasi untuk mendapatkan kursi legislatif sebanyak-banyaknya di semua tingkatan. Kader diminta tidak terpengaruh dengan beragam hasil survei soal elektabilitas partai.
