ABATANEWS, MAKASSAR – Penyerapan gabah dan beras petani di Sulawesi Selatan (Sulsel) oleh Perum Bulog dinilai belum maksimal, di tengah musim panen yang tengah berlangsung. Kondisi ini memicu sorotan tajam dari DPRD Sulsel yang mempertanyakan alasan lemahnya serapan, meski stok pangan nasional diklaim aman.
Anggota Komisi B DPRD Sulsel, Suriadi Bohari, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perum Bulog Wilayah Sulsel dan Barat (Sulselbar), mengungkapkan adanya keresahan petani akibat minimnya penyerapan Bulog. RDP ini digelar di Gedung DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Selasa (29/4/2025).
“RDP kita hari ini digelar karena adanya geliat dari bawah yang menyuarakan ketidakmaksimalan Bulog dalam menyerap beras petani,” ujar Suriadi.
Baca Juga : Bulog Sulselbar Klaim Stok Beras Aman hingga 20 Bulan, Serapan Gabah Capai Rekor Tertinggi dalam 10 Tahun
Suriadi menyoroti komitmen pemerintah dalam menjaga keseimbangan pasokan dan harga beras, yang menurutnya belum tercermin dalam aksi nyata Bulog. Terlebih, Pemprov Sulsel sebelumnya menyatakan produksi beras pada Maret hingga Mei cukup melimpah.
“Jangan-jangan stok Bulog sebelum masa panen memang sudah penuh, sehingga penyerapan jadi minim atau masih ada beras impor di dalam gudang,” lanjutnya.
Suriadi pun mempertanyakan secara terbuka berapa sebenarnya jumlah stok awal Bulog Sulselbar sebelum panen berlangsung, serta menuntut transparansi terkait keberadaan beras impor di dalam gudang.
Baca Juga : Anggota DPRD Sulsel Sesalkan Peran Bulog yang Tak Bisa Penuhi Harapan Petani
Ia juga menilai tidak adanya langkah mobilisasi sejak sebelum panen berlangsung sebagai kegagalan manajemen rantai pasok. Selain itu, posisi koordinatif Bulog dalam struktur pemerintahan juga menjadi pertanyaannya.
“Kami perlu tahu, Bulog ini sebenarnya berada di bawah koordinasi kementerian mana? Kementerian Pertanian, Badan Pangan, atau yang lain,” kata politisi Nasdem itu.
Dalam kesempatan itu, Suriadi mengingatkan pentingnya Bulog kembali ke tujuan dasarnya sebagai lembaga penyangga pangan nasional, bukan berorientasi pada keuntungan.
Baca Juga : Bulog Pinrang ‘Nyerah’, Bebaskan Petani Jual Gabah ke Pedagang dengan Segala Risikonya
“Catatan saya, mengingat potensi darurat pangan di masa depan dan ketidakpastian terhadap ketersediaan pangan nasional, maka sudah saatnya Bulog dikembalikan pada pondasi awal pendiriannya,” tegasnya.
“Tugas utamanya adalah menjaga stabilitas harga dan memastikan distribusi pangan merata, bukan mengejar profit, agar ketahanan pangan bangsa dapat benar-benar terjaga,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Perum Bulog Wilayah Sulselbar, Fahrurozi, mengakui bahwa penyerapan memang belum maksimal. Ia menjelaskan bahwa saat ini Bulog menghadapi persoalan overstock.
Baca Juga : Pelit Informasi, Alasan Petani di Pinrang Jual Gabah ke Pedagang Ketimbang Bulog
“Saat ini fokus kami adalah menyerap hasil petani, tapi memang pengeluarannya tidak bisa dilakukan sembarangan tanpa izin pusat,” ujarnya.
Fahrurozi menyebut stok beras tahun 2024 lalu di Sulselbar mencapai 178.000 ton, dan pengeluaran dari gudang berhenti karena belum ada restu dari pemerintah pusat untuk menggelar operasi pasar atau bantuan pangan.
“Hampir semua provinsi alami hal serupa. Stok nasional saat ini mencapai sekitar 3,4 juta ton,” ungkapnya.
Baca Juga : Wagub-Ketua DPRD Sulsel Terima Kunjungan PGI Sulselbar
Meski begitu, Fahrurozi menyatakan pihaknya terus berupaya agar kebijakan pusat bisa lebih mendukung penyerapan gabah petani lokal secara maksimal.
